Repelita Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menempatkan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Langkah tersebut disesalkan oleh Politisi Senior Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo.
Firman menilai bahwa FOLU Net Sink 2030 merupakan organ yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan (LHK) untuk mengkondisikan pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim pada tahun 2030. Seharusnya, menurut Firman, figur yang mengisi posisi jabatan di organisasi ini adalah orang-orang yang memiliki pengalaman dalam kelestarian kehutanan dan lingkungan hidup, bukan kader partai yang dianggap tidak memiliki latar belakang serta kapasitas untuk mendukung jalannya organisasi.
"Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan! Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan UU," tegas Firman dalam keterangannya pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Selain itu, Firman juga mengkritik langkah Menhut Raja Juli Antoni yang ia anggap berpotensi melemahkan posisi Aparatur Sipil Negara (ASN). Firman mengungkapkan bahwa alih-alih menempatkan figur terbaik berdasarkan sistem merit kepegawaian, Menhut justru memilih orang-orang dari kelompoknya sendiri, yang merupakan kader PSI.
“Apa yang dilakukannya jelas melemahkan posisi ASN yang sudah ada dan memiliki kompetensi. Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional. Sistem rekrutmen di pemerintahan seperti ini marak di masa dua periode pemerintahan akhir-akhir ini dan sekarang masuk masa periode ketiga,” ujar Firman.
Firman berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian lebih terhadap persoalan ini. Ia meminta agar kasus serupa tidak menjadi preseden buruk dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan di masa depan.
“Saya meminta Presiden Prabowo tegas untuk melarang dan segera menentukan sikap sehingga tidak menambah kekesalan masyarakat dan mahasiswa akhir-akhir ini,” pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
