Kemana Uang Koruptor Disita? Prof. Romli Pertanyakan Transparansi Pemerintah

 

Repelita Jakarta - Pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan. Dalam berbagai kesempatan, presiden kerap menyatakan komitmennya untuk menangkap koruptor serta menyita uang hasil korupsi demi kepentingan rakyat.

Namun, pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita mempertanyakan efektivitas upaya pemberantasan korupsi saat ini, termasuk kejelasan mengenai uang hasil korupsi yang telah disita negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi sasaran kritik Prof. Romli terkait transparansi pengembalian uang hasil korupsi kepada rakyat.

“Uangnya yang dikembalikan (dari koruptor) ratusan ribu triliun. Tapi dari sekarang yang saya ketahui ini, kalau soal pengembalian keuangan negara, sejak kapan kita mendengar Sri Mulyani sebagai kasir negara mengumumkan kepada publik, kalau betul kami telah menerima uang tersebut dan telah digunakan dalam pos-pos anggaran belanja negara, misalnya untuk bansos dan sebagainya,” kata Prof. Romli dikutip dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Kamis malam.

Menurutnya, hal tersebut perlu dipublikasikan oleh Sri Mulyani karena uang tersebut seharusnya dinikmati oleh rakyat.

“Yang sampai sekarang rakyat pun, termasuk saya, tidak tahu uangnya dikemanakan semua. 25 tahun loh pak,” tegasnya.

Sebagai perumus UU Tipikor dan pendiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Prof. Romli menilai arah pemberantasan korupsi di Indonesia hingga kini belum jelas.

“Bagaimana arah kita ini sebetulnya, mengembalikan keuangan negara belum jelas ujungnya, menghukum koruptor juga belum jelas hasilnya seperti apa. Yang jelas, tiap tahun korupsi makin meningkat,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga