
Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara yang sedang dilakukan oleh pemerintahannya tidak akan mengganggu operasional sehari-hari.
Menurut Prabowo, dana yang dihemat akan dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan sekolah. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Prabowo mengajak partai politik koalisinya untuk mendukung langkah penghematan ini. "Memang saya ingin melaksanakan efisiensi tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasional sehari-hari," katanya.
Prabowo juga menanggapi isu simpang siur terkait pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) akibat penghematan. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. "Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar," tegasnya.
Presiden juga menekankan bahwa langkah penghematan ini mencakup pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri. "Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Gak usah seminar lagi," tegasnya.
Prabowo menyebutkan bahwa penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai sekitar Rp 300 triliun tanpa menyentuh program-program berjalan yang penting, termasuk di bidang pendidikan. "Kita sudah menghemat sekitar Rp 300 triliun. Program-program berjalan tidak ada yang disentuh apalagi pendidikan," jelasnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga untuk melakukan review sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi. Arahan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025.
Dalam instruksi tersebut, terdapat tujuh poin penting yang mengarah pada efisiensi anggaran. Salah satunya, efisiensi anggaran belanja negara yang mencapai Rp 306 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Prabowo juga meminta menteri dan pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi yang mencakup belanja operasional dan non-operasional, seperti belanja operasional kantor, perjalanan dinas, dan pengadaan alat. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, dan seminar, serta mengurangi perjalanan dinas hingga 50 persen. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

