Repelita Jakarta - Hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataan Prabowo di acara Muslimat NU yang menyebut adanya pihak yang berupaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Pernyataan tersebut disambut hangat oleh kelompok pendukung Jokowi dan dianggap mencerminkan keharmonisan hubungan politik keduanya. Namun, pegiat media sosial Alifurrahman memiliki pandangan yang berbeda.
Alifurrahman menilai pernyataan Prabowo tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan situasi yang sebenarnya. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah peristiwa dalam beberapa minggu terakhir justru menunjukkan adanya perbedaan arah kebijakan yang signifikan. Alifurrahman mencatat beberapa kebijakan Prabowo yang bertolak belakang dengan kebijakan era Jokowi.
Seperti pembongkaran pagar laut yang merupakan proyek era Jokowi, evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pemotongan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Jadi, kalau hubungan antara Pak Jokowi dengan Prabowo ini harmonis luar biasa, tidak terpisahkan dan sebagainya, seharusnya cerita pembongkaran pagar laut, penyegelan MNC Land, dan sebagainya itu tidak pernah terjadi,” ungkapnya dilansir dari youtube Seword TV.
Selain itu, penyegelan MNC Land di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang diresmikan oleh Jokowi juga menjadi sorotan. Alifurrahman menilai jika hubungan antara Prabowo dan Jokowi benar-benar harmonis, tidak seharusnya terjadi kebijakan yang justru mengganggu proyek-proyek besar yang telah dirintis oleh Jokowi.
Alifurrahman juga menyinggung soal pemotongan anggaran di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum yang dipotong hingga 80%. Menurutnya, langkah ini menunjukkan perbedaan visi pembangunan yang cukup tajam antara Prabowo dan Jokowi.
Ia pun mempertanyakan klaim Prabowo yang menyebut adanya pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi, sebab kenyataannya kebijakan-kebijakan tersebut justru menunjukkan perbedaan yang nyata. Tidak hanya itu, Alifurrahman menyoroti adanya kebijakan yang saling bertabrakan dalam pemerintahan Prabowo.
Misalnya, kebijakan penjualan gas LPG yang awalnya dilarang dijual di warung eceran, namun kemudian diizinkan kembali. Ia menilai dinamika ini mencerminkan adanya dua kekuatan politik yang mempengaruhi arah kebijakan di dalam pemerintahan.
Alifurrahman menyebut situasi ini sebagai fenomena “matahari kembar” dalam politik Indonesia, di mana pengaruh Jokowi masih terasa kuat meski Prabowo kini menjabat sebagai presiden. Ia menilai hubungan keduanya tidak sepenuhnya harmonis, melainkan dipenuhi dengan dinamika politik yang kompleks.
“Jadi, kalau Presiden Prabowo bilang ada orang yang mencoba ingin memisahkan, ya saya tidak tahu siapa yang mau memisahkan. Tapi dari apa yang terjadi dalam dua minggu terakhir ini, kelihatannya memang benar-benar terpisah sama sekali,” lugasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok