Repelita Bireuen - Kapolres Bireuen dan istrinya mendadak menjadi sorotan setelah muncul dugaan keterlibatan dalam 38 kasus korupsi dan pungutan liar.
Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyinggung sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut.
Jhon menyoroti berbagai tindakan yang diduga dilakukan oleh Kapolres Bireuen, termasuk menerima setoran dari pihak tertentu, memotong uang anggota kepolisian, serta meminta dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk pengamanan Pilkada.
Kapolres Bireuen dan istrinya disebut kompak melakukan dugaan kasus korupsi dan pungli, ujar Jhon di X @JhonSitorus_18.
Jhon pun mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap perwira seperti ini agar tidak mencoreng institusi kepolisian.
Harap tindakan tegas Divpropam menindak perwira seperti ini, cetusnya.
Dibeberkan Jhon, institusi Kepolisian tidak boleh dicoreng oleh budaya korupsi yang dipertontonkan para petinggi.
Jangan sampai institusi dicoreng oleh kelakuan korupsi suami istri dan mengorbankan anak buah sendiri, tandasnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto memastikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah dengan memeriksa AKBP Jatmiko.
Permasalahan tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Polda Aceh untuk mencari kebenaran atau tidaknya informasi tersebut, ungkap Kombes Pol Joko Krisdianto.
Meski begitu, belum ada keterangan resmi dari Jatmiko mengenai berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Namun, pemeriksaan yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa kasus ini mendapat perhatian serius dari kepolisian.
Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah tuduhan mengenai pungutan liar di berbagai sektor.
Dalam laporan yang beredar, disebutkan bahwa setiap pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan di Samsat Bireuen dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 35 ribu per lembar, yang dikumpulkan oleh Kanit Regident dan kemudian diserahkan kepada Kapolres.
Praktik serupa juga disebut terjadi dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi.
Di Polres Bireuen harga satu lembar SIM C Rp 450 ribu. SIM A Rp 550 ribu, demikian bunyi laporan anonim tersebut.
Selain itu, ada pula dugaan pemotongan dana arisan Bhayangkari yang dilakukan langsung melalui gaji personel.
Tak hanya itu, isu setoran dari berbagai sektor bisnis lokal juga turut mencuat.
Dari usaha waralaba hingga pengeboran minyak ilegal, Jatmiko disebut meminta sejumlah uang sebagai bentuk keamanan.
Disebutkan bahwa dari 41 titik pengeboran minyak ilegal di Blang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, pemilik sumur diwajibkan menyetor antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per bulan.
Tidak tahan dengan situasi yang ada, beberapa personel Polres Bireuen secara anonim menyampaikan permintaan agar pimpinan kepolisian segera turun tangan.
Kami mohon kepada pimpinan kami di Polda Aceh dan Mabes Polri agar memeriksa Kapolres Bireuen, dan kami mohon agar diproses hukum. Kami sudah muak dengan pencitraan Kapolres sekarang. Proses hukum dan pecat dari Polri! tulis laporan tersebut.
Selain dugaan pemerasan dalam operasional kepolisian, laporan tersebut juga menyinggung pengaruh Jatmiko dalam berbagai proyek daerah.
Salah satunya adalah proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Bireuen senilai Rp 10 miliar, yang disebut-sebut dikelola oleh mitranya.
Bahkan dalam konteks Pemilu 2024, Jatmiko dilaporkan meminta bantuan keuangan dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk pengamanan pilpres, pileg, dan pilkada.
Tidak hanya itu, Panwaslih Bireuen juga dikabarkan diminta menyediakan dana sebesar Rp 150 juta.
Seiring dengan berjalannya pemeriksaan, publik masih menunggu bagaimana kepolisian menangani kasus ini.
Bagi masyarakat dan internal kepolisian sendiri, transparansi dan keadilan dalam proses ini menjadi hal yang sangat dinantikan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
