Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melontarkan kritik tajam terhadap penanganan kasus pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang.
Mahfud menilai langkah pemerintah yang sejauh ini hanya menyentuh aspek hukum administrasi dan teknis tidaklah cukup. Menurutnya, kasus tersebut harus segera diproses sebagai tindak pidana.
"Bukan hanya ramai-ramai membongkar pagar. Segerakan lidik dan sidik," kata Mahfud dalam unggahan di akun X miliknya pada Minggu 25 Januari 2025.
Mahfud yang juga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa indikasi pelanggaran hukum dalam kasus ini sangat jelas. Ia mengungkapkan adanya penyerobotan ruang publik, pembuatan sertifikat ilegal, serta dugaan kolusi dan korupsi yang harus segera diusut tuntas.
"Tetapi kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?" ujarnya dengan nada heran.
Menurut Mahfud, langkah membongkar pagar laut yang sedang dilakukan saat ini hanyalah solusi sementara yang belum menyentuh akar masalah.
Ia menekankan bahwa sertifikat ilegal yang memungkinkan penguasaan ruang publik merupakan bukti nyata adanya tindak pidana.
"Aneh, belum ada penetapan lidik dan sidik sebagai kasus pidana," tambah Mahfud.
Mahfud pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan hukum yang tegas dan transparan dalam menangani kasus ini. Penegakan hukum yang hanya fokus pada aspek administratif dinilai tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku.
Penyelesaian kasus ini, menurut Mahfud, bukan hanya soal mengembalikan ruang publik, tetapi juga menindak para pelaku yang terlibat dalam kejahatan tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
