"KKP Ungkap Identitas Pemilik Pagar Laut di Perairan Tangerang, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas"

 

Repelita, Tangerang - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menemukan titik terang mengenai identitas pemilik pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pagar bambu setinggi 6 meter ini terletak antara Desa Muncung dan Desa Pakuhaji.

Setelah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari sejumlah nelayan pada Kamis (9/1/2024), KKP mengungkapkan bahwa mereka sudah mengetahui siapa di balik pembangun pagar laut tanpa izin tersebut. Namun, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai pemiliknya.

"Kami sudah menemukan titik terang terkait pemilik pagar laut ini. Namun, untuk langkah selanjutnya, kami masih akan melaporkan ke pimpinan terlebih dahulu," kata Pung Nugroho.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mendesak pemerintah untuk segera mengungkap secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut yang merugikan masyarakat tersebut. Yohan menyebutkan bahwa warga setempat kini kesulitan untuk melaut mencari nafkah akibat keberadaan pagar tersebut.

"Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga. Kasihan mereka tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Masyarakat jangan dirugikan dengan alasan pembangunan. Masyarakat lah yang memiliki negara, bukan satu-dua orang atau perusahaan," tegas Yohan.

Ia juga mencatat, jika ternyata pagar laut ini dibangun oleh pihak pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang melibatkan Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh tunduk pada kepentingan pengembang tersebut.

"Kalau benar dugaan pagar laut ini dibangun oleh pihak pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group, saya tegaskan negara tidak boleh kalah oleh mereka," imbuh Yohan.

Yohan juga mendukung upaya Kementerian ATR/BPN untuk melakukan kajian ulang terhadap proyek tersebut, dan menegaskan bahwa evaluasi terhadap pembangunan PSN PIK 2 akan menjadi agenda dalam rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga