Repelita, Jakarta - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa negara dan masyarakat telah dirugikan akibat adanya tambang ilegal yang beroperasi di sejumlah wilayah. Dedi pun mengungkapkan bahwa ia telah membentuk tim khusus untuk memberantas aktivitas tambang ilegal tersebut.
"Penambangan itu penambangan ilegal, ada beberapa dampak yang ditimbulkan," ujar Dedi melalui akun TikTok Kang Dedi Mulyadi, yang juga telah dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (26/1/2025).
Menurutnya, dampak utama dari tambang ilegal adalah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Selain itu, tambang ilegal juga menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan serta fasilitas penunjang lainnya. "Itu (infrastruktur) dibiayai APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, bahkan dana desa," ungkap Dedi.
Ia juga menyoroti hilangnya pendapatan selama bertahun-tahun akibat pengusaha tambang ilegal yang menikmati hasilnya, sementara masyarakat dan negara dirugikan. "Selain itu dinikmati para mafia tambang dan kelompok-kelompok preman pendukung tambang ilegal," tambah Dedi.
Dedi menjelaskan bahwa manipulasi dalam kegiatan tambang ilegal juga marak. Para pengusaha tambang ilegal mengklaim bahwa mereka menambang di area seluas 5 hektar, namun kenyataannya bisa mencapai 30 hingga 50 hektar.
"Nah seluruhnya itu adalah rangkaian peristiwa yang membuat negara jadi rugi dan masyarakat dirugikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi menyebutkan bahwa banyak perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan tanpa memiliki ahli pertambangan. "Tak ada pengawas tambangnya, modalnya hanya alat berat, keruk-keruk lalu angkat," ujarnya. Dedi berencana untuk mengaudit hal ini, karena di lapangan tidak ada inspektur tambang yang memadai.
Menurut Dedi, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya pelanggaran izin, tetapi juga tindak pidana yang mengarah pada pencucian uang dan korupsi.
Ia juga mengomentari aksi unjuk rasa terkait penutupan tambang ilegal di Kabupaten Subang. Menurutnya, pengunjuk rasa bukan berasal dari masyarakat setempat. "Pelat nomornya (kendaraan pengunjuk rasa) banyak yang dari luar, bukan masyarakat sekitar," kata Dedi.
Dedi menyebutkan bahwa sebagian besar pengunjuk rasa adalah tokoh atau aktivis politik yang tidak terkait langsung dengan industri tambang. "Sebagian adalah ormas yang mungkin selalu mendapat rezeki dari limpahan tambang ilegal yang terus terjadi," tambahnya.
Dedi mengajak masyarakat untuk berpikir rasional. Ia mengungkapkan bahwa lapangan pekerjaan masih terbuka luas, dan masyarakat dapat bekerja di berbagai sektor yang sah. "Kemudian yang menjadi problem adalah banyaknya orang yang tidak mau bekerja, tapi tiap hari mabuk dan dapat setoran dari mobil tambang dan penambang ilegal," tegasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok