Prabowo Singgung Biaya Pilkada Mahal, PDIP: Jangan Hanya Salahkan Rakyat, yang Hamburkan Uang Elite Politik!

 

Repelita, Jakarta 15 Desember 2024 - PDIP merespons usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai biaya Pilkada yang tinggi. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan partainya tidak terburu-buru dalam menanggapi usulan Prabowo tentang sistem pemilihan gubernur langsung melalui DPRD.

Deddy menegaskan bahwa PDIP tetap memegang prinsip kedaulatan rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah. Menurutnya, prinsip tersebut diwujudkan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, sesuai dengan semboyan vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Terkait tingginya biaya Pilkada, Deddy mengungkapkan hal itu disebabkan oleh kurangnya moral dan etika, serta keserakahan dari kalangan politik yang mencoba melanggar peraturan dan undang-undang. Deddy menambahkan bahwa elite politik sendiri sering kali menjadi pihak yang menaburkan uang besar dalam proses tersebut.

"Jangan hanya menyalahkan rakyat soal biaya mahal. Partai-partai yang mendukung basis di bawah tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Namun, jika mau shortcut atau jalan pintas, maka biaya besar tak dapat dihindari," ujarnya.

Meskipun begitu, Deddy menyatakan bahwa PDIP akan mengevaluasi usulan Prabowo untuk melihat apakah ide tersebut dapat direalisasikan. Baginya, yang terpenting adalah memastikan sistem pemilihan tetap memprioritaskan kedaulatan rakyat melalui prinsip one man, one vote.

Dalam hal menekan biaya Pilkada, Deddy memiliki pandangan bahwa ada langkah-langkah intervensi yang dapat dilakukan. Menurutnya, hal ini dapat dicapai jika partai politik benar-benar dekat dan mengakar di kalangan rakyat. Dengan basis dukungan yang kuat, proses pemilihan dapat berjalan lebih efektif tanpa perlu jalan pintas.

"Jika partai-partai memiliki akar kuat di masyarakat, pemilihan umum tidak akan menjadi mahal. Namun, jika partai tidak memiliki kedekatan dengan rakyat, mereka cenderung mencari cara cepat untuk memenangkan pertarungan pemilu," tegas Deddy.

Lebih lanjut, Deddy menyampaikan bahwa pandangan resmi PDIP mengenai usulan ini akan disampaikan setelah ada revisi Undang-undang tentang Pilkada. PDIP juga sedang mengkaji konsep Pilkada asimetris untuk daerah-daerah yang memenuhi berbagai indikator dan kesiapan untuk pemilihan langsung.

Deddy berharap proses ini dapat berjalan bijak dan tidak mengganggu kedaulatan rakyat. Dia meminta partai politik yang terlibat dalam kontestasi untuk menghindari praktik money politic demi menjaga proses pemilihan yang sehat dan sesuai prinsip demokrasi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga