Komeng Kritik Pemerintah Pusat, Komentari Terminal Indihiang Tasikmalaya

 

Repelita, Jakarta - Komedian yang kini menjabat sebagai anggota DPD RI Komite II Bidang Pertanian, Komeng, mengkritik kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah. Menurutnya, kebijakan pusat sering kali tidak selaras dengan kebutuhan daerah karena kurangnya pemahaman terhadap kondisi lokal.

Kritik tersebut disampaikan Komeng saat reses di Kota Tasikmalaya pada Kamis, 26 Desember 2024. Salah satu agenda kunjungannya adalah mendatangi Terminal Tipe A Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Komeng mengatakan, pemerintah pusat kerap berupaya memberikan solusi terbaik, tetapi jika kebutuhan spesifik daerah tidak dipahami, kebijakan yang dibuat menjadi tidak efektif. Ia mencontohkan situasi di mana pemerintah pusat memberikan solusi dengan cara yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebutuhan daerah.

Pusat Kasih Roti, Daerah Doyan Singkong

Dalam sebuah pernyataan, Komeng menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah. "Misalnya, pusat memberikan roti sebagai makanan terbaik, tetapi di daerah mereka lebih suka singkong. Ini kan tidak nyambung," ujar Komeng.

Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana kebijakan yang baik dan berniat membantu dari pemerintah pusat bisa menjadi tidak efektif jika tidak sesuai dengan budaya, kebiasaan, atau kebutuhan masyarakat setempat. Roti, yang mungkin dianggap sebagai makanan terbaik di pusat, tidak akan diterima dengan baik di daerah yang lebih familiar dengan singkong sebagai makanan pokok atau lebih sesuai dengan selera mereka.

Komeng menilai bahwa kebijakan dari pusat sering kali tidak mempertimbangkan konteks lokal. Oleh karena itu, untuk membuat kebijakan yang lebih efektif, pemerintah pusat harus lebih mendengarkan masukan dari daerah agar solusi yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya memahami perbedaan kebutuhan dan kondisi antara pusat dan daerah, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran dan menguntungkan semua pihak.

Masalah Angkutan Bus dan Travel Gelap

Di tempat yang sama, Direktur Operasional Bus Primajasa, Adam, menyoroti pentingnya melibatkan pengusaha angkutan dalam diskusi pembangunan terminal agar keberadaan fasilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, Terminal Indihiang, meski dibangun dengan biaya besar dan fasilitas megah, kurang diminati karena lokasinya tidak strategis. Adam juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap pengusaha angkutan bus yang berjuang mempertahankan layanan transportasi umum di tengah persaingan dengan jasa angkutan ilegal seperti travel gelap.

"Pengusaha resmi harus melalui banyak tahapan dan mematuhi persyaratan yang tidak mudah. Namun, angkutan ilegal bebas beroperasi tanpa pengawasan. Ini sangat merugikan kami," ujar Adam.

Adam berharap pemerintah lebih memperhatikan kondisi angkutan umum, khususnya dengan mendukung kebijakan yang mengembalikan kejayaan moda transportasi bus sebagai pilihan utama masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga