Baru Juga Diimbau Prabowo untuk Berhemat, 9 Pejabat Kemenperin Malah Terbang ke Turki

 

Jakarta, 6 Desember 2024 - Indonesia Audit Watch (IAW) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) guna membatasi perjalanan dinas luar negeri. Hal ini menyusul kabar sembilan pejabat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan perjalanan ke Turki pada pekan lalu.

Sekretaris Jenderal IAW, Iskandar Sitorus, menyatakan penerbitan Keppres akan memperkuat instruksi presiden yang sebelumnya hanya berupa imbauan.

“Presiden bisa mengeluarkan semacam Keppres supaya instruksinya benar-benar dijalankan oleh bawahannya di kementerian atau lembaga,” ujar Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/12).

Iskandar menyoroti bahwa perjalanan dinas ini dilakukan tak lama setelah Presiden Prabowo mengimbau pembatasan perjalanan luar negeri untuk menghemat anggaran.

“Persoalannya, ketika mereka berangkat, sebelumnya sudah ada imbauan dari Presiden. Ini soal itikad baik, moralitas, dan tingkat kepatuhan kepada pimpinan,” jelas Iskandar.

Menurutnya, perjalanan tersebut kemungkinan besar sudah direncanakan sejak lama. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sebuah produk hukum untuk memperkuat instruksi presiden.

Rincian Perjalanan Dinas ke Turki

Perjalanan dinas sembilan pejabat Kemenperin tersebut dilakukan dalam rangka menghadiri Halal Expo 2024 di Turki, yang berlangsung pada 26 November hingga 1 Desember 2024.

Beberapa pejabat yang turut serta di antaranya adalah Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko Cahyanto, Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal, Nila Kumalasari, Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, Syahroni Ahmad, serta Direktur Perwilayahan Industri, Dewi Muliana. Selain itu, lima pejabat lainnya terdiri atas seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan empat pejabat fungsional.

Instruksi Penghematan Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta seluruh menteri di Kabinet Merah Putih untuk mengurangi perjalanan luar negeri demi menghemat anggaran. Ia menegaskan bahwa penghematan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakat.

“Tolonglah ya, para menteri, puasa dulu, puasanya lima tahun. Kalau kita hemat USD 1,5 miliar dari perjalanan saja, itu bisa membangun bendungan, irigasi, sarana pendidikan, dan program makan bergizi gratis,” ujar Prabowo saat membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah.

Presiden mengungkapkan bahwa anggaran perjalanan luar negeri pejabat Indonesia mencapai USD 3 miliar atau setara Rp47,8 triliun. Ia meminta agar anggaran tersebut dikurangi hingga 50 persen, yang berarti penghematan sebesar Rp15 triliun dapat dicapai.

Dengan adanya Keppres, diharapkan pembatasan perjalanan luar negeri ini bisa diimplementasikan lebih tegas demi efisiensi anggaran dan mendukung pembangunan nasional.(*)

Editor: Elok WA R-ID

Baca Juga