Rocky Gerung Pertanyakan Manfaat Pajak bagi Rakyat
Pertanyaan kritis kembali dilontarkan oleh pengamat politik Rocky Gerung melalui kanal YouTube-nya.
Rocky Gerung mengemukakan, “Jika saya bayar pajak, saya dapat apa dari pemerintah?”.
Pernyataan tersebut menyinggung prinsip dasar demokrasi, yaitu no taxation without representation. Prinsip ini menegaskan pentingnya perwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pajak dan alokasinya.
Rocky mempertanyakan sejauh mana pajak yang dibayar masyarakat benar-benar kembali dalam bentuk kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
Ia menyayangkan bahwa dalam praktiknya, wakil rakyat di parlemen sering lebih tunduk pada kepentingan faksi pemerintah daripada mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Kalau wakil rakyat sebagian besar dikuasai oleh faksi pemerintah, protes masyarakat tidak akan didengar," ujar Rocky.
Sebagai contoh, ia menyoroti gerakan petisi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sebagai bentuk nyata demokrasi akar rumput.
Rocky Gerung mengkritik rencana pemerintah menaikkan tarif PPN tersebut. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan kondisi negara yang “kehabisan napas” karena kekurangan pemasukan.
"Teknik menaikkan PPN itu biasa secara teknis. Tapi kalau produsen dan konsumen sama-sama menolak, itu tanda kebijakan ini tidak rasional," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kenaikan PPN akan paling memberatkan masyarakat miskin karena dampaknya bersifat pukul rata terhadap semua konsumsi.
Rocky mengutip penelitian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) yang menunjukkan bahwa kenaikan PPN akan lebih terasa bagi masyarakat miskin.
"Kalau orang kaya, pengeluaran mereka memang bertambah, tapi dampaknya tidak seberat keluarga miskin yang pengeluarannya langsung tergerus," jelasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Rocky mengaitkan kenaikan pajak dengan stagnasi produktivitas ekonomi.
"Pajak yang tinggi membuat produsen kehilangan gairah karena keuntungan mereka termakan oleh pajak. Padahal negara seharusnya mendistribusikan kekayaan, bukan membebani rakyat," tambahnya.
Ia juga menyinggung pidato Prabowo Subianto yang berjanji akan bekerja demi kepentingan rakyat.
"Prabowo bilang anggaran negara harus sampai di piring rakyat. Tapi kalau kebijakan yang ada malah menekan rakyat, janji itu cuma jadi retorika kosong," kata Rocky.
Menurutnya, masyarakat kini menghadapi dilema besar dalam pengelolaan pajak di Indonesia.
Dengan situasi politik yang semakin kompleks, masyarakat mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar mampu mendistribusikan kekayaan secara adil atau justru terus membebani rakyat dengan kebijakan yang tidak berpihak. (*)