Jokowi Tanggapi Tuduhan Terlibat dalam Penggunaan Partai Cokelat (Parcok) di Pilkada 2024

Bandung, 30 November 2024 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons tudingan yang menyebutkan dirinya mengerahkan partai cokelat atau "parcok" dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Utara. Istilah partai cokelat (parcok) belakangan ini dikaitkan dengan peran aparat kepolisian dalam praktik politik tertentu.

Jokowi menyerahkan penjelasan atas tuduhan tersebut kepada calon gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution, yang juga merupakan menantu Presiden. "Tanyakan ke Pak Bobby," kata Jokowi saat mengunjungi Kota Medan pada Jumat (29/11).

Jokowi menegaskan bahwa tuduhan tersebut sebaiknya dibuktikan, dan bukan hanya menjadi klaim tanpa dasar. "Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan," tegas Jokowi.

Tuduhan ini muncul setelah Jokowi disebut-sebut menggunakan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan calon gubernur Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut 2024. Selain itu, Jokowi juga dituding melakukan hal serupa untuk mendukung pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam Pilgub Jawa Tengah.

Jokowi mengajak pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan tuduhan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Karena kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK kan ada mekanismenya," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa mereka menerima banyak laporan mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian dalam Pilkada serentak 2024. Hasto bahkan menyebut intervensi polisi ini tidak lagi melibatkan oknum, melainkan sebuah pola yang terjadi di beberapa wilayah, seperti Sulawesi Utara, Boyolali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Hasto mengungkapkan kekhawatirannya bahwa campur tangan institusi kepolisian bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi, yang dinilai hanya menguntungkan keluarga dan kepentingan politik tertentu. "Rakyat sudah gelisah dengan keterlibatan 'Partai Cokelat' yang mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi," ujar Hasto.

(*)

Baca Juga