Dicap Kegiatan Usaha, Ojol Terancam Enggak Dapat Subsidi BBM

 

Sartono Hutomo: Kebijakan Setop Subsidi BBM untuk Ojol Harus Dikaji Ulang

Jakarta, 29 November 2024 – Anggota DPR RI Sartono Hutomo meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru memutuskan kebijakan menghentikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol).

Pernyataan ini disampaikan Sartono menanggapi sinyal dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kemungkinan penghapusan subsidi BBM bagi pengemudi ojol dengan alasan bahwa ojol dianggap sebagai kegiatan usaha.

"Perlu disikapi secara bijak dan jangan mengambil keputusan dengan terburu-buru. Subsidi BBM bertujuan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam menekan biaya hidup sehari-hari. Namun, kita juga harus adil dalam melihat peran strategis ojek online sebagai roda penggerak ekonomi rakyat," ujar Sartono.

Sartono menegaskan bahwa ojek online saat ini merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Para pengemudi ojol mendukung mobilitas masyarakat, membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta membuka peluang penghasilan bagi jutaan orang.

Ia menilai, mengategorikan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha besar tanpa melihat konteks peran mereka adalah langkah yang kurang tepat.

Jika kebijakan penghentian subsidi BBM diterapkan, Sartono memperingatkan dampak yang mungkin terjadi, termasuk kenaikan tarif transportasi, biaya pengantaran barang, dan bertambahnya beban masyarakat pengguna layanan ojol.

Oleh karena itu, Sartono menyarankan agar kebijakan tersebut dirancang dengan pendekatan partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan perwakilan pengemudi ojol, aplikator, dan para ahli agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kegaduhan di kemudian hari.

"Kami di DPR RI akan terus mengawasi agar kebijakan subsidi BBM sesuai dengan semangat keadilan sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan satu pihak pun. Pemerintah harus cermat, transparan, dan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Tidak boleh ada warga negara yang merasa dirugikan," pungkas Sartono.

*R-C*

Baca Juga