Apa Itu Partai Cokelat? Mencuat Diungkap Yoyok dan Hasto, Sorot Netralitas TNI dan Polisi, Terang-Terangan Sebut Jokowi Bangun Kerajaan Politik

 

Istilah "Partai Coklat" mendadak menjadi sorotan publik setelah disebut oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada Senin (25/11/2024) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Penyebutan istilah tersebut memicu berbagai spekulasi mengenai makna yang terkandung di baliknya. Dalam rapat tersebut, Yoyok mengungkapkan kekhawatirannya mengenai demokrasi di Indonesia yang dinilai berjalan “brutal.” Ia juga menyinggung isu yang sedang ramai dibicarakan terkait munculnya Partai Coklat.

“Di media ini, yang lagi kenceng-kencengnya ini Pak, katanya ada partai baru, Partai Coklat, enggak mungkin kalau kita enggak tahu kok,” ujar Yoyok di hadapan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto.

Yoyok juga menyoroti netralitas TNI dalam konteks penyimpangan demokrasi. Ia menegaskan bahwa TNI seharusnya lebih tegas dalam menanggapi pelanggaran seperti politik uang dan kampanye hitam yang marak menjelang pemilu.

“Mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu netralitas TNI itu untuk negara, paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang enggak bener, mau sampai kapan?” tegas Yoyok.

Menurutnya, dua pertiga kepala daerah di Indonesia bermasalah dengan hukum, sementara yang lainnya belum terungkap karena belum ada bukti.

“Kalau netral dalam artian pilihannya, silakan, tapi kalau di depan mata sudah ada penyimpangan, apa undang-undang TNI yang bisa dipegang? Tangkap Pak,” tegasnya.

Isu Partai Coklat juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebut istilah tersebut sebagai gambaran bagi simpatisan Presiden Joko Widodo yang terlibat dalam Pilkada 2024.

“Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan-penempatan, jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser, contohnya jabatan Pak Sigit Listyo (Kapolri),” ujar Hasto dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Jumat (22/11/2024).

Hasto menganggap Jokowi tengah membangun “kerajaan politik” dengan menempatkan orang-orang terdekatnya dalam berbagai posisi strategis, termasuk dalam Pilkada 2024.

Ia juga menilai bahwa tindakan tersebut merugikan lawan politik Jokowi, terutama di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Boyolali.

“Kemudian, di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Pol (Purn) Luthfi, harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi kemudian, di Boyolali ada adik dari saudara Devid yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, kemudian di Jakarta,” jelas Hasto.

Hasto menyimpulkan bahwa dengan membangun jaringan politik yang melibatkan Partai Coklat, Jokowi mengingkari nilai-nilai republik dan berusaha mempertahankan pengaruh politiknya pasca-masa jabatan sebagai Presiden. (*)

Baca Juga