-Kontroversi kampus Universal Institute of Professional Management (UIPM) belum berhenti dibahas warganet.
Kampus yang memberikan gelar doktor kehormatan alias Doktor Honoris Causa (HC) kepada artis Raffi Ahmad terus menjadi sorotan.
Terbaru, giliran CEO UIPM Rantastia Nur Alangan yang menjadi bahan olok-olok warganet karena kemampuan berbahasa Inggris yang dianggap belepotan.
Dalam sebuah video yang diunggah pemilik akun @mazzini_gsp, terlihat pendiri UIPM terdengar berbicara dalam bahasa Inggris dengan terbata-bata.
Tidak hanya itu saja, pelafalannya saat mengucapkan kosa kata dalam bahasa Inggris itu tidak terdengar keliru.
“I am the president CEO UIPM UN Ecosoc. I’m very very proud of UIPM, why? (Saya adalah presiden CEO UIPM UN Ecosoc, saya sangat bangga dengan UIPM, kenapa?)” kata Rantastia Nur Alangan dalam video yang dilihat redaksi, Jumat (4/10).
Selain itu, Rantastia juga terlihat kesulitan saat menyebut kepanjangan dari UIPM itu sendiri.
Padahal dia mengaku sebagai pendiri kampus tersebut yang mana seharusnya sudah cukup familiar dengan singkatan kampus yang didirikannya itu.
"Rantastia & UIMP fakta scam dunia pendidikan tinggi Indonesia level kronis. Dari dua video ini, pendiri UIPM untuk menyusun kalimat runut yg bisa dimengerti orang lain pun sangat kesulitan. Fakta menyedihkan bagi kita adalah ratusan orang sudah mendapat gelar dari dia," tulis @mazzini_gsp.
"Kemampuan komunikasi Rantastia dalam berbahasa Indonesia (video kiri) masih mending pelajar SMP & SMA menurut gue. Makin darah naik kita saat Rantas si tentara PBB ini berbahasa inggris dalam videonya," sambungnya.
Ia menyarankan TNI dan Polri untuk bergerak mengusut kasus ini sebab ada unsur pidana Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 KUHP.
"PBB selalu dia comot supaya bisa jual sertifikat & award bodong yg berkaitan dengan militer dan bidang pendidikan internasional," demikian tulisan @mazzini_gsp seperti dikutip dari rmol
Tidak tercatat PDDikti
Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT, Tjokorde Walmiki Samadhi menuturkan, pihaknya bertugas mengakreditasi perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
PDDikti dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"UIPM ini sebatas pengetahuan saya adalah lembaga pendidikan online internasional yang tidak terdaftar di PDDikti Kemdikbudristek," ujar Tjokorde mengutip Kompas.com, Selasa (1/10/2024).
Menurut dia, UIPM yang tidak terdaftar dalam PDDikti berarti tidak berhak menerbitkan ijazah dengan Penomoran Ijazah Nasional dari Kemdikbudristek.
Selain itu, gelar akademik yang dikeluarkan lembaga pendidikan yang tidak terdaftar dalam PDDikti seperti UIPM maka tidak diakui secara hukum di Indonesia.
Meski begitu, Tjokorde menambahkan, UIPM tidak melanggar peraturan sepanjang lembaga tersebut tidak menerbitkan ijazah nasional.
"Maka pada dasarnya tidak ada regulasi pendidikan yang dilanggar," ungkapnya.
Terkait pendirian kampus asing seperti UIPM di Indonesia, Tjokorde menuturkan, Permendikbud Nomor 53 Tahun 2018 mengatur perguruan tinggi asing yang ingin mendirikan kampus fisik di Indonesia.
Berdasarkan aturan itu, perguruan tinggi luar negeri bisa berdiri di Indonesia jika berizin menteri, berstatus nirlaba, terakreditasi di negaranya, serta menduduki peringkat 200 terbaik dunia.
Kemendikbudristek mengatur perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran online dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020.
Dalam aturan tersebut, perguruan tinggi yang mendirikan PJJ untuk semua program studi harus berizin menteri, terakreditasi atau diakui negaranya, serta terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Perguruan tinggi luar negeri yang hendak menyelenggarakan PJJ juga harus berprinsip nirlaba, bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia atas izin menteri, serta mengutamkakan dosen, tutor, dan tenaga pendidikan warga negara Indonesia.
Sementara itu, ada beberapa perguruan tinggi online yang terdaftar di PDDikti antara lain Universitas Terbuka, Universitas Siber Asia, dan Universitas Bina Nusantara.
Anggota Dewan Eksekutif BAN-PT Johni Najwan menambahkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain di Indonesia.
Pasal 90 UU Perguruan Tinggi mengatur perguruan tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia asalkan sesuai peraturan.
Perguruan tinggi lembaga negara lain harus terakreditasi dan diakui negaranya, berizin pemerintah, berprinsip nirlaba, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia atas izin pemerintah.
Perguruan tinggi tersebut juga harus mengutamkakan dosen, tutor, dan tenaga pendidikan warga negara Indonesia serta mendukung kepentingan nasional.
Johni membenarkan perguruan tinggi yang didirikan lembaga negara lain tidak memperoleh izin jika tidak memenuhi ketentuan tersebut.
"Betul (lembaga tersebut tidak memperoleh izin sehingga produk-produknya juga tidak bisa dipakai di Indonesia)," sambung Johni dia, dikutip dari Kompas.com, Rabu (2/10).
Johni menegaskan, aturan tersebut tetap berlaku bagi semua perguruan tinggi dari dalam maupun luar negeri, termasuk perguruan tinggi yang kelasnya online.
Di sisi lain, Pasal 93 UU Perguruan Tinggi mengatur perguruan tinggi lembaga luar negeri yang melanggar ketentuan penyelenggarannya di Indonesia.
Menurut ketentuan tersebut, perseorangan, organisasi, atau penyelenggara tinggi yang melanggar aturan dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
Kata UIPM Thailand
Promotor Program dan Staf Ahli UIPM Indonesia, Agusdin mengatakan, UIPM tidak memiliki kampus secara fisik. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online.
“Ini universitas asing yang beroperasi di Indonesia," kata Agusdin, diberitakan Kompas.com, Selasa.
"Pusatnya di Amerika, ada di Prancis. Ada di Inggris, ada di Lebanon, di Asia Pasifik, ada di Malaysia, di Thailand, di Filipina, di Singapura,” lanjut dia.
Agusdin mengungkapkan, UIPM memang memiliki alamat di Summarecon Bekasi. Namun, kantor representatif itu hanya untuk surat-menyurat bukan kampus pembelajaran.
Dia juga menepis UIPM disebut kampus bodong. Sebab, kegiatan perkuliahannnya dilakukan secara online. Sehingga memungkinkan mahasiswa kuliah dari negara masing-masing.
“Di zaman sekarang emang begitu, kantor kita ada di situ. Kami tidak punya kampus fisik. Kami punya kantor representatif aja di situ. Jadi kalau kami mau pakai tinggal kontak seminggu sebelumnya, jadi efisien gitu. Ini bukan kampus offline,” ujar Agusdin.
UIPM juga disebut punya program akademik yang diakreditasi sebagai lembaga pendidikan tinggi online dengan standar European Distance E-Learning Network (EDEN). Pasarnya mahasiswa S1, S2, dan S3 di seluruh dunia.
“Jadi, bukan abal-abal, resmi gitu ya, tapi ada belajar mengajarnya melalui online, gitu ya. Kalau akademik ada belajar online-nya. Ada dosennya juga, tapi tidak ada fisiknya. (UIPM) kan sudah ada, kita lakukan (kegiatan belajar mengajar) sejak tahun 2000 di Eropa, di Amerika,” tutur Agusdin.***