Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Ramai Gerakan Coblos 3 Paslon di Pilkada Jakarta, Anggota Komisi II DPR Gus Pardi Gaus Sebut Itu Bentuk Kekecewaan

 

Anggota Komisi II DPR RI Gus Pardi Gaus menyoroti timbulnya gerakan coblos tiga pasangan calon dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Ia mengimbau, warga Jakarta tetap menggunakan hak suara secara sah dalam pesta demokrasi, meskipun menganggap gerakan tersebut sebagai bentuk aspirasi kekecewaan dari masyarakat.

"Itu kan bentuk kekecewaan atau bentuk dari protes mereka yang kecewa dalam pelaksanaan pemilu. Namun, ini tidak bisa dinamakan golput, karena mereka tetap ingin memakai hak suaranya tetapi tidak sah," kata Guspardi Gaus kepada wartawan, Kamis (12/9).

Gerakan tusuk tiga pasangan calon (Paslon) di Pilkada Jakarta belakangan ramai disuarakan di media sosial. Gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan 'Anak Abah', yang merupakan panggilan bagi pendukung mantan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Guspardi menjelaskan, gerakan tersebut berbeda dengan golput, karena golput merupakan orang yang memiliki hak suara namun memilih tidak datang ke TPS, sementara gerakan coblos tiga paslon ini hanya bertujuan membuat suara tidak sah.

"Kalau gerakan yang tadi itu hanya untuk menyampaikan bentuk protes jadi membuat kertas suara rusak dan tidak sah dengan memilih ketiga paslon," jelas Legislator dari Dapil Sumatera Barat II itu.

"Kalau rusak dan tidak sah artinya kan percuma, tidak dihitung suaranya dan tidak ada penambahan suara terhadap salah satu kandidat," sambungnya.

Guspardi pun mengimbau agar masyarakat tetap menyalurkan hak suara sesuai ketentuan, sebagai bagian dari demokrasi dengan turut berpartisipasi dalam menentukan calon pemimpin daerah.

“Memang ini bagian dari aspirasi politik, tapi jadinya mubazir. Akan lebih elok memilih satu di antara 3 sesuai aspirasinya, paling tidak yang mendekati seperti tokoh harapan mereka,” imbaunya.

"Memilih itu hak, bukan kewajiban. Tapi satu suara itu sangat menentukan. Memang tidak ada aturan atau larangan bagi yang membuat surat suara tidak sah. Hanya saja alangkah baiknya kita menjadi warga negara Indonesia yang baik dengan menggunakan hak suara," pesan Guspardi.

Lebih lanjut, Guspardi menyebut Pemilu merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan untuk rakyat dalam memilih pemimpinnya. Guspardi berharap masyarakat dapat melihat sisi baik dari setiap pasangan calon.

"Jika tidak ada tokoh harapannya, bisa melihat visi misi dari pasangan-pasangan calon yang ada. Jadi bisa tahu mana yang paling bisa mewakili aspirasi pemilih," paparnya seperti dikutip dari jawapos

Anies Gagal Berlayar di Pilgub Jakarta, Gerakan Coblos Semua Menggema

Setelah Anies Baswedan dipastikan tak berlayar dalam kontestasi Pilgub Jakarta, sebuah gerakanmulai mengemuka dari para pendukung Anies Baswedan.

"Gerakan Coblos Semua" ini menjadi simbol perlawanan mereka terhadap absennya Anies dari kontestasi pemilihan gubernur Jakarta.

Muncul sebagai reaksi spontan dari akar rumput warga Jakarta yang kecewa karena Anies Baswedan, yang dikenal memiliki elektabilitas tertinggi dan mendapat kepuasan publik yang luas.

Hal yang memotori gerakan tersebut karena tiga pasangan calon yang ditawarkan oleh koalisi partai penguasa, yang disebut "KIM Plus", PDIP, dan paslon independen tidak merepresentasikan aspirasi rakyat Jakarta.

Warganet menilai bahwa kandidat-kandidat seperti Ridwan Kamil, Pramono Anung, dan pasangan independen Dharma Pongrekun hanyalah hasil dari lobi-lobi politik elit yang jauh dari kehendak rakyat.

"Sungguh tidak elegan pemilihan pemimpin Indonesia tanpa Abah Anies. Semua yg menjabat adalah petugas partai yg haus akan kekuasaan. Perlawanan kita thd rezim dg cara datang ke TPS dan coblos semua partai. Gibran lambang suram demokrasi 🇮🇩 #CoblosSemuaPaslon #AniesHebat," tulis akun @yaniarsim.

Bukan hanya dunia maya, salah satu survei bahkan menunjukkan bahwa 74% warga Jakarta yang tidak memiliki pilihan jelas akibat absennya Anies lebih memilih untuk melakukan aksi 'Coblos Semua' daripada memilih kandidat yang tidak mereka percayai.

Gerakan ini dianggap sebagai bentuk boikot terhadap keputusan politik yang dianggap merampas hak mereka untuk memilih pemimpin yang benar-benar mereka inginkan.***

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Repelita.com | All Right Reserved