Relawan Projo sebut PDIP tak perlu malu jika jadi oposisi di kabinet Prabowo-Gibran.
Ya, relawan Projo mendukung adanya oposisi atau partai penentang di kabinet Prabowo-Gibran.
Bendahara Umum Projo Panel Barus mengatakan, kualitas demokrasi ke depan harus tetap dijaga sehingga oposisi tetap dibutuhkan.
“Jadi kualitas demokrasi ke depan juga harus tetap dijaga dan kami merasa perlu ada yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Panel dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2024).
Panel mengatakan, perlu ada penyeimbang bagi kabinet Prabowo-Gibran.
Menurut Panel, menjadi oposisi merupakan pilihan terhormat.
Prabowo Subianto bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi)
Prabowo Subianto bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) (Dok. Kementerian Pertahanan)
Ia pun mempersilakan jika ada partai yang mau mengambil posisi sebagai oposisi, termasuk PDI-P yang jagoannya kalah oleh Prabowo-Gibran di Pilpres lalu.
“Jadi tidak usah malu-malu bilamana teman-teman, misalnya PDI-P, mengambil posisi sebagai oposisi.
Itu adalah posisi yang terhormat karena kualitas demokrasi juga perlu kita jaga, check and balance,” kata Panel.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pernah memberikan sinyal bahwa PDI-P akan mengumumkan sikapnya, oposisi atau koalisi, setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.
Hasto menekankan, PDI-P masih mengkaji beragam pertimbangan sebelum memutuskan bergabung atau tidak bergabung ke pemerintahan Prabowo kelak.
"Toh nanti akan tiba waktunya untuk berbicara setelah pemerintahan ini terbentuk, apakah mau masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, akan dikaji lebih mendalam," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com, 25 April 2024.
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, sikap PDI-P yang belum secara tegas menyatakan memilih jalur oposisi dinilai karena didasari pertimbangan tersendiri.
Yakni menanti renggangnya hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sebab menurut Refly, selama ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak punya persoalan dengan Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
Di sisi lain, PDI-P punya persoalan dengan Jokowi, yang dianggap berkhianat pada PDI-P.
"Sebenarnya kenapa PDI-P belum memutuskan? Karena lagi-lagi Megawati tidak punya persoalan sama Prabowo.
Dia punya persoalan dengan Jokowi," ujar Refly dalam program Gaspol Kompas.com, sebagaimana dilansir tayangan YouTube Kompas.com, 19 Mei 2024.
Jadwal pelantikan Prabowo sebagai Presiden periode 2024-2029 adalah 20 Oktober 2024.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan, agenda pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden periode 2024-2029 akan digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, bukan di IKN.
"Pokoknya pelantikan (sebagai Presiden) di Senayan," kata Ahmad Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Namun demikian, Muzani menyebutkan bahwa Prabowo bakal mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Muzani mengatakan, seluruh pimpinan MPR juga akan mengikuti upacara di IKN.
"Insya Allah Pak Prabowo (upacara 17 Agustus) ke IKN," kata sekretaris jenderal Partai Gerindra itu.
"Pokoknya pelantikan di Senayan, upacara di IKN," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa upacara peringatan HUT ke-79 RI tingkat pusat akan digelar di dua tempat, yakni Istana Merdeka Jakarta dan IKN.
Rencananya, upacara di IKN akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Sementara itu upacara di Istana Merdeka Jakarta akan dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Ya ini kan masa transisi ya, masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan," kata Jokowi di RPTRA Tamam Sawo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2024).
Ia menuturkan, upacara di tahun-tahun depan bisa saja diselenggarakan hanya di IKN ketika presiden sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Begitu pula ketika sarana dan prasarana sudah terbangun sempurna yang meliputi transportasi dan akomodasi.
"Jadi di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan.
Baca juga: Jokowi Berkantor di IKN Mulai Juli, Pembangunan Kantor Presiden Digeber, Kini Sudah 90 Persen
Nah nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan (ibu kota), baru nanti di IKN saja," kata Jokowi seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Untuk diketahui, pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden akan digelar pada 20 Oktober 2024.
Prabowo dan Gibran kini sudah bertatus presiden dan wakil presiden terpilih setelah dinyatakan memenangkan Pemilihan Presiden 2024.
61 Nama yang Diprediksi Mengisi Kabinet Prabowo-Gibran
Inilah daftar nama yang diprediksi mengisi kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul 61 Calon Menteri Prabowo Beredar, Ada Nama-nama Populer dan Orang Baru:
Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia: Erick Thohir
Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup: Hatta Rajasa
Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Tito Karnavian
Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Wakil Menteri Pertahanan: M. Herindra
Menteri Sekretaris Negara: Ahmad Muzani
Wakil Menteri Sekretaris Negara: Nezar Patria
Menteri Sekretaris Kabinet: Rosan Roeslani
Menteri Dalam Negeri: Sufmi Dasco
Menteri Luar Negeri: Fadli Zon
Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefky Harsya
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Joko Santoso
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya
Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas
Wakil Menteri Agama: Asep Saepudin Jahar
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yusril Ihza Mahendra
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Hotman Paris Hutapea
Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Arif Satria
Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Ace Hasan Syadzily
Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Terawan
Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Benny Oktavianus
Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati
Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Grace Natalie
Menteri Riset & Kepala BRIN: Dudung Abdurachman
Menteri Ketenagakerjaan: Ahmad Doli Kurnia Tanjung
Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Agus Jabo
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Wakil Menteri Perindustrian: Haris Rusly Moti
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Rauf Purnama
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Oki Muraza
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Ridwan Kamil
Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Sri Mulyani Indrawati
Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Kartika Wirjoatmodjo
Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia
Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Budi Arie Setiadi
Wakil Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Kailani
Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan
Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Bambang Eko S.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Habiburokhman
Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko
Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Dedy Permadi
Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono
Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni
Menteri BUMN: Sakti Wahyu Trenggono
Wakil Menteri BUMN: T. Helmi
Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik
Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
Wakil Menteri Muda Pemuda dan Olahraga: Arief Rosyid Hasan
Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Maruarar Sirait
Wakil Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Sudaryono
Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumban Gaol
Kepala BIN: I Nyoman Cantiasa
Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi
Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana
Kepala Badan Penerimaan Negara: Bambang Brodjonegoro
Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid.
%20(Custom).jpg)
