%20(Custom).jpg)
Sebuah spanduk bertuliskan 'Makassar Tidak Tunduk Pada Raja Jawa' terpasang di Fly Over, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Spanduk itu ditengarai sebagai bentuk protes atas polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada.
Pantauan detikSulsel di lokasi, Sabtu (24/8/2024) pukul 11.50 Wita, spanduk membentang di tembok sisi luar Fly Over dari arah Jalan AP Pettarani menuju jalan tol. Spanduk berwarna putih itu berukuran 1x3 meter.
Tampak spanduk diikat tali tepat di atas timer traffic light. Di spanduk juga terdapat tulisan 'By_94M' yang diduga sebagai kelompok yang memasang spanduk tersebut.
Seorang penjual tisu, Radiah mengungkapkan spanduk tersebut sudah terpasang sejak Kamis (22/8) siang.
Kata dia, spanduk dipasang massa yang melakukan aksi demonstrasi terkait putusan MK.
"Hari Kamis dipasang. Kan, dua hari demo (Kamis dan Jumat). Siang itu dipasang," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, massa mahasiswa di Makassar menyentil DPR RI yang membahas revisi Undang-Undang Pilkada hanya dalam satu hari. Mereka menilai prosedur tersebut cacat hukum.
Demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU Pilkada di Makassar terpusat di Fly Over dan kantor DPRD Sulsel, Kamis (22/8). Mahasiswa dalam orasinya menilai keputusan MK final dan mengikat.
"Keputusan Mahkamah Konstitusi inkrah, tetapi mengapa Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Pilkada dan dalam jangka waktu yang singkat. Artinya, prosedur ini cacat demi hukum," ucap salah seorang massa aksi.
Diketahui, istilah 'Raja Jawa' viral di media sosial usai dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Bahli Lahadalia. Namun Bahlil tidak menyebut siapa sosok Raja Jawa yang dimaksud.
Dilansir dari detikNews, Bahlil melempar candaan soal 'Raja Jawa' sejurus setelah ia menegaskan sikap Golkar mendukung penuh pemerintahan dengan lebih paten lagi. Dia mewanti-wanti para kader agar tak bermain-main dengan Raja Jawa itu.
"Soalnya, Raja Jawa ini, kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu," kata Bahlil dalam Munas Golkar XI yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8) seperti dikutip dari detik
VIRAL Draf Rancangan PKPU Pencalonan Pilkada Bocor, KPU Pakai Syarat Usia Versi MA
Draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 bocor ke publik. Salah satu pasal yang terungkap adalah terkait syarat minimum usia calon kepala daerah (cakada).
Komisi II Putuskan Hasil PKPU Senin Depan
Hal tersebut dibongkar oleh pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, melalui akun media sosial Instagram pribadinya, Jumat (23/8).
Dalam unggahannya tersebut, Connie membagikan gambar tangkapan layar chat WhatsApp yang memperlihatkan satu pesan berupa imbauan, serta gambar kecil di bagian atas yang menunjukkan isi satu pasal dalam R-PKPU tentang Pencalonan Kepala Daerah.
"Kawan-kawan tolong sebarkan seluruh media sosial bahwa besok rencananya akan dilakukan konsinyering pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, antara KPU dan Komisi II DPR RI," begitu pesan yang diunggah Connie. ***
