Starlink menghadapi sejumlah isu setelah resmi beroperasi di Indonesia. Mulai dari banting harga dan fitur layanan yang langsung masuk ke satelit.
Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari mengungkapkan soal perang harga. Harga Starlink diisukan lebih murah dibandingkan negara asalnya Amerika Serikat (AS).
Di Indonesia layanannya dibanderol mulai dari Rp 750 ribu dan perangkat senilai Rp 7,8 juta. Sementara di AS harga layanan US$120 (Rp 1,9 jutaan) dan perangkat US$599.
Asosisasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) juga mengungkapkan harga layanan pemain lokal termurah sekitar Rp 9,1 juta.
Aju menjelaskan predatory pricing bukan hanya terkait harga murah. Terdapat beberapa analisa lain untuk mencapai kesimpulan adanya perang harga.
"Kalau terjadi gangguan dalam pelaksanaan tarif itu bisa diadukan di kominfo. Kita lihat dulu pasarnya seberapa jauh terganggunya. Harus ada bukti," jelas Aju beberapa waktu lalu.
Beberapa bukti bukan hanya terkait masalah harga di lapangan. Namun juga terkait di sisi korban, wilayah dan respon konsumen soal tarif layanan.
"Contoh predatory pricing harus ada bukti benar-benar ada korban. Jangan cuman wacana-wacana aja, harus ada bukti dia predatory price," kata dia.
Fitur lain yang ditakutkan adalah soal kemampuan tersambung langsung ke warga. Menurut Aju, Starlink bisa melakukannya dan bisa saja ada persaingan di sana.
Ini terkait dibukanya kesempatan Starlink bekerja sama dengan Kominfo. Skemanya menurut dia bergantung perizinan yang dimiliki masing-masing pihak.
"Jadi kan sesuai dengan perizinan masing-masing. Kalau misalnya Starlink punya Vsat, dia menyediakan ISP untuk masuk menyewakan kapasitas dari satelit. Tempat-tempat ISP ingin berusaha gelar jaringan susah, bisa kerja sama dengan Starlink," jelas Aju.
"Yang namanya persaingan bebas-bebas aja. Tinggal penyelenggara ISP dan Starlink bersaing di sana. Jangan lupa mereka pelanggan Starlink," ungkapnya.
