Anggaran pertahanan Indonesia saat ini hanya sekitar 0,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut ekonom Faisal Basri ini tidak cukup untuk menghadapi tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo.
Salah satu tantangan utama adalah utang negara yang mencapai lebih dari 700 triliun rupiah yang akan jatuh tempo pada 2025.
Faisal Basri menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah menumpuk "bom waktu" yang harus dihadapi oleh pemerintahan Prabowo.
Dikutip dari youtube DDMNet, Faisal Basri menjelaskan "Utang yang jatuh tempo pada 2025 mencapai lebih dari 700 triliun rupiah."
"Selain itu, defisit APBN diperkirakan akan melonjak, mungkin mendekati atau bahkan melampaui 3%," ungkap Faisal Basri.
Di sisi politik, pemerintahan Prabowo dihadapkan pada koalisi yang rapuh.
Meski didukung oleh mayoritas DPR dan mantan presiden, koalisi ini terdiri dari berbagai spektrum ideologi dan kepentingan yang berbeda.
"Semakin banyak yang dirangkul, semakin rapuh koalisinya," kata Faisal Basri.
Hal ini bisa menghambat efektivitas pemerintahan dan meningkatkan potensi ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya.
Faisal Basri juga menyoroti bahwa kompromi politik yang berlebihan dapat membebani ekonomi negara.
"Praktik rent-seeking akan semakin marak karena semua pihak dalam koalisi akan meminta konsesi dan proyek, yang pada akhirnya membebani ekonomi," jelasnya.
Ini bisa mengganggu persaingan dan menambah ongkos ekonomi yang berat.
Selain itu Faisal Basri menyarankan agar pemerintahan Prabowo meninjau ulang proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang dinilai terlalu ambisius.
"Prabowo kemungkinan tidak akan membatalkan proyek IKN, tetapi perlu meninjau ulang skala dan fungsinya agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan," katanya.
Dengan tantangan besar di depan mata, Faisal Basri menekankan pentingnya pemerintah memprioritaskan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
"Ekonomi harus dikelola dengan baik agar beban utang dan defisit tidak semakin memberatkan rakyat. Pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan adil," tutup Faisal Basri.***
%20(Custom).jpg)
