PDI Perjuangan (PDIP) menyindir kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dalam peringatan 123 tahun hari lahir Bung Karno pada hari ini, Kamis (6/6/2024).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan Bung Karno ingin agar kekayaan bumi Indonesia dikuasai negara untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, proklamator kemerdekaan itu, ingin membebaskan petani, nelayan, hingga buruh.
Meski demikian, Hasto merasa rezim saat ini hanya menempatkan rakyat sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Dia mencontohkan kebijakan Jokowi yang membagikan izin tambang ke ormas keagamaan.
"Rakyat hanya diperlakukan sebagai objek elektoral melalui bansos, sementara tambang yang seharusnya dikuasai negara dibagi-bagi konsesinya dengan misi populis-elektoral," ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (6/6/2024).
Dia meyakini, pemikiran Bung Karno masih sangat relevan untuk Indonesia dan dunia. Hasto mencontohkan gagasan Bung Karno tentang struktur dunia yang demokratis sehingga mengkritisi hak veto sejumlah negara di PBB.
Tak hanya itu, menurut Hasto, Bung Karno juga meyakini cara mempercepat kemajuan bangsa harus melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, supremasi hukum, hingga sistem meritokrasi.
Meski demikian, sambungnya, cita-cita tersebut terganjal oleh ambisi kekuasaan dan penyakit nepotisme yang justru diawali dari puncak rezim penguasa.
"Semoga Peringatan Hari Lahir Bung Karno ke 123 semakin mendorong tekad untuk meluruskan arah masa depan bangsa yang semakin jauh dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945," tutup Hasto.
