Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu merasa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sudah bingung menghadapi utang warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sadi Didu pun merinci bahwa pada era Jokowi, total utang publik sekitar Rp22.000 triliun, cicilan pokok dan bunga sekitar Rp1.200 pertahun, cicilan utang BUMN sekitar Rp1.000 triliun pertahun, dan tambahan utang baru sekitar Rp1.250 pertahun.
"Bu Mega pun sudah bingung hadapi Utang warisan Jokowi : 1) total utang publik (Pemerintah, BUMN, kewajiban belum dibayar) sekitar Rp 22.000 triyun. 2) cicilan (pokok dan bunga) utang pemerintah sekitar Rp 1.200 t/tahun, 3) cicilan utang BUMN sekitar Rp 1.000 t/tahun, 4) tambahan utang baru sekitar Rp 1.250 t/tahun," ungkapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Jumat (7/6).
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I-2024 tercatat sebesar 403,9 miliar dolar AS, turun dibandingkan posisi ULN pada kuartal IV 2023 yang sebesar 408,5 miliar dolar AS.
"Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02 persen (yoy), setelah tumbuh 3 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Rabu (15/5/2024), dikutip dari Republika.
Lebih lanjut Erwin menuturkan ULN pemerintah pada kuartal I 2024 mencapai 192,2 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya sebesar 196,6 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi sebesar 0,9 persen (yoy), setelah tumbuh 5,4 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.
Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
