Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan dengan masuknya Starlink tak perlu lagi ada Base Transceiver Station (BTS).
“Kalau kita lihat kemarin ini, apa namanya BTS-BTS itu, sekarang enggak perlu ada BTS. Wong sudah ada Starlink,” kata Luhut saat diskusi dalam acara bertajuk 'Ngobrol Seru: Ngobrol yang Paten-paten Aja Bareng Menko Marves', dikutip dari YouTube IDNTimes, Jumat (7/6/2024).
Ia bahkan meminta seluruh perusahaan telekomunikasi, baik BUMN maupun swasta untuk bisa bersaing dengan Starlink.
BTS sendiri merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai bahwa pernyataan Luhut itu akan membuat investasi yang telah dilakukan Kominfo melalui BAKTI jadi mubazir.
"Untuk menyediakan layanan telekomunikasi di daerah 3T, pemerintah melalui Kominfo telah menggelontorkan dana triliunan untuk membangun Palapa Ring: Palapa Ring Timur, Palapa Ring Tengah maupun Palapa Ring Barat. BAKTI Kominfo juga telah mengeluarkan investasi yang cukup fantastis guna membuat satelit SATRIA," katanya.
Ia menambahkan, jika Luhut benar-benar mengalihkan komunikasi di daerah 3T menggunakan Starlink, justru negara akan rugi.
"Investasi yang dilakukan dengan menggunakan dana Universal Service Obligation (USO) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan sia-sia. Justru itu akan membuka potensi kerugian negara yang jauh lebih besar,” Trubus menerangkan.
Pernyataan Luhut yang menyatakan kehadiran Starlink akan membuka kesempatan pelaku usaha telekomunikasi untuk dapat berkompetisi, juga dinilai Trubus tidak tepat.
"Jika Luhut ingin perusahaan telekomunikasi dapat berkompetisi dengan giant tech global, pemerintah harusnya menyehatkan industrinya terlebih dahulu. Terlebih mayoritas perusahaan telekomunikasi di Indonesia adalah UMKM," ujarnya.
