Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8% setiap tahun.
Dia mengatakan pemerintah sudah memiliki rencana untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas tersebut.
"Kami sangat sadar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi antara 6-8% dengan kualitas dan inklusivitas yang perlu diperbaiki terus untuk mencapai pertumbuhan tinggi tersebut," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi terkait rancangan awal APBN 2025, Selasa, (4/5/2024).
Sri Mulyani berkata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu, Indonesia perlu mendorong produktivitas dengan cara berinvestasi pada sumber daya manusia dan transformasi ekonomi.
Dia mengatakan peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi itu akan menciptakan nilai tambah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
"Kontribusi dari produktivitas harus ditingkatkan ini dapat diperoleh lewat investasi sumber daya manusia dan transformasi ekonomi agar menciptakan nilai tambah yang semakin tinggi dalam perekonomian nasional," katanya.
Sri Mulyani berkata peningkatan pada investasi sumber daya manusia itu bisa dilakukan dengan beberapa cara.
Di antaranya, makanan bergizi, perbaikan dan reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, serta penyempurnaan jaring pengaman sosial.
"Dengan demikian program perbaikan SDM, termasuk lewat makanan bergizi, reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, serta penyempurnaan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia Indonesia.
Sri Mulyani mengatakan Indonesia juga perlu belajar dari negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah seperti Korea Selatan.
Dia mengatakan Korea Selatan dalam 15 tahun mampu meningkatkan sektor manufakturnya di atas 10%.
"Demikian juga pengalaman Taiwan untuk jadi negara maju, bahkan investasi tumbuh 20% dan manufaktur tumbuh di atas 8%," kata dia.
"Ini menunjukan selain kualitas dan produktivitas dari SDM maka perbaikan iklim investasi untuk meningkatkan peranan investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur menjadi kunci bagi perjalanan menuju Indonesia Emas," kata dia melanjutkan.
Seperti diketahui, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program andalan dari Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, program tersebut diberi nama makan siang gratis. Rencana pelaksanaan program ini disebut sudah masuk dalam rancangan APBN 2025 yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo ke DPR RI.
Sri Mulyani Blak-blakan Rencana Utang di Tahun Pertama Prabowo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit dalam rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) 2025 tetap didesain pada angka 2,45% hingga 2,82%.
Dengan menyatakan itu, berarti pemerintah tidak mengabulkan permintaan fraksi PDI Perjuangan yang ingin defisit APBN 2025 didesain menuju 0%.
"Kebijakan APBN 2025 akan terus didesain ekspansif namun terarah dan terukur dengan defisit yang kami sampaikan 2,45% hingga 2,82%," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terkait rancangan APBN 2025 yang digelar, Selasa, (4/5/2024).
Sri Mulyani mengatakan defisit dalam APBN akan digunakan untuk membiayai seluruh program prioritas pemerintah baru.
Dia mengatakan pembiayaan akan dijaga dan dikelola lewat pembiayaan inovatif, namun prudent dan sustainable melalui berbagai manajemen utang.
"Agar menciptakan kepercayaan dan bentuk transparansi pemerintah," kata dia.
Sri Mulyani melanjutkan pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang prudent. Dia mengatakan pemerintah juga akan memanfaatkan berbagai instrumen untuk menciptakan pembiayaan yang inovatif.
"Kami akan gunakan berbagai instrumen seperti BUMN, BLU, special mission vehicle dan sovereign wealth fund untuk menciptakan pembiayaan yang inovatif namun tetap terjaga," katanya.
Sebelumnya, saat menyampaikan pandangannya, fraksi PDIP meminta agar anggaran negara 2025 didesain mengarah pada defisit 0%.
Fraksi ini menilai kebijakan itu perlu dilakukan di masa transisi antara pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto.
PDIP menyarankan belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun rencana pembangunan jangka menengah.
