Dua faksi Palestina yang bertentangan, Hamas dan Fatah, akan melakukan pembicaraan yang diadakan di China pada pertengahan Juni mendatang.
Nantinya mereka akan membahas masa depan Palestina - bagaimana daerah kantong itu akan diatur.
Pembicaraan tersebut mengikuti dua putaran pembicaraan rekonsiliasi belum lama ini, di mana satu pembicaraan digelar di China dan satu lagi di Rusia.
"Kita berbicara tentang kemitraan politik dan persatuan politik untuk merestrukturisasi entitas Palestina," kata pejabat senior Hamas Basim Naim dalam sebuah wawancara, seperti dikutip Reuters, Rabu (5/6/2024).
"Apakah Hamas berada di dalam pemerintahan atau di luarnya, itu bukanlah tuntutan utama gerakan tersebut dan Hamas tidak melihatnya sebagai syarat untuk rekonsiliasi apa pun," katanya.
Naim, seperti sebagian besar pemimpin politik Hamas, beroperasi di pengasingan di luar Gaza.
Namun beberapa sumber dalam kelompok-kelompok tersebut menyebut perpecahan yang mendalam antara Hamas dan Fatah akan membatasi kemajuan dalam pembicaraan rekonsiliasi tersebut.
Di sisi lain, pertemuan tersebut menyoroti bahwa kelompok Islamis tersebut kemungkinan akan mempertahankan pengaruhnya setelah serangan Israel di Gaza berakhir.
Meskipun digempur secara militer, pertemuan politisi Hamas dengan pejabat dari partai Fatah yang mengendalikan politik Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel menunjukkan tujuan kelompok tersebut untuk membentuk tatanan pascaperang di wilayah Palestina, menurut sumber yang mengetahui percakapan di dalam Hamas.
Orang tersebut, seperti pejabat lain yang tidak disebutkan namanya dalam berita ini, menolak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk membahas masalah sensitif dengan media.
Hamas, yang memerintah Gaza sebelum perang, mengakui bahwa mereka tidak dapat menjadi bagian dari pemerintahan baru yang diakui secara internasional di wilayah Palestina ketika pertempuran di daerah kantong itu akhirnya berakhir, kata sumber tersebut.
Meskipun demikian, Hamas ingin Fatah menyetujui pemerintahan teknokratis baru untuk Tepi Barat dan Gaza sebagai bagian dari kesepakatan politik yang lebih luas, kata sumber lainnya.
Sementara itu, negara-negara Barat mendukung gagasan bahwa Gaza pascaperang akan dijalankan oleh Otoritas Palestina (PA) yang dirombak, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang memimpin Fatah yang memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas atas sebagian wilayah Tepi Barat.
Berbasis di Ramallah, PA secara luas diakui secara global sebagai perwakilan Palestina dan menerima bantuan keamanan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Dipimpin oleh Abbas, dan sebelumnya Yasser Arafat, Fatah adalah pemimpin yang tak terbantahkan dari perjuangan Palestina selama beberapa dekade hingga munculnya Hamas, sebuah gerakan Islam baru.
PA juga memerintah Gaza hingga 2007, ketika Hamas mengusir Fatah dari daerah kantong itu, setahun setelah mengalahkan Fatah dalam pemilihan parlemen, terakhir kalinya warga Palestina memberikan suara.
Meskipun ada pembicaraan, permusuhan antar-faksi berarti peluang tetap rendah untuk kesepakatan untuk menyatukan kembali pemerintahan wilayah Palestina. Gal ini disampaikan oleh lima sumber dan pakar.
"Harapan saya akan pemulihan hubungan sangat minim atau kurang," kata Yezid Sayigh, seorang peneliti senior di Carnegie Middle East Center.
Perpecahan Hamas-Fatah semakin memperumit tujuan tersebut. Kedua faksi memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang strategi, dengan Fatah berkomitmen untuk berunding dengan Israel guna mewujudkan negara merdeka sementara Hamas mendukung perjuangan bersenjata dan tidak mengakui Israel.
