Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) diubah lebih sederhana.
Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di akun X miliknya. Fahri Hamzah mengusulkan presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menggantikan sistem Pilkada yang selama ini berjalan dengan lebih sederhana.
"Teman-teman sekalian meskipun proses Pilkada sedang berjalan, saya tetap mengusulkan agar presiden membuat Perppu tentang pemilihan gubernur yang tidak perlu lagi memakai sistem pemilihan Pilkada. Tetapi presiden bisa menempuh cara lain yang lebih sederhana," ujarnya dikutip pada Minggu (9/6/2024).
Fahri Hamzah punya alasan mengenai usulannya tersebut. Menurutnya, gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk memastikan manajemen pembangunan di daerah berjalan lancar.
Menurutnya, penting seorang gubernur sejalan dengan presiden. Sebab jika tidak, maka pemerintah pusat akan kehilangan kaki tangan di daerah.
Karena itu, dia menyebut pemilihan gubernur oleh rakyat banyak mudaratnya.
"Memberikan kekuatan pilihan rakyat kepada gubernur, salah satu mudaratnya adalah karena kemudian gubernur dan bupati merasa sama-sama memiliki rakyat. Yang akhirnya kebijakan pembangunan gubernur itu beda dan bisa beda dengan bupati dan wali kota," katanya.
"Tetapi yang lebih parah adalah apabila dia berbeda dengan presiden sehingga nyaris presiden itu tidak punya kaki tangan di bawah untuk memastikan pelaksanaan pembangunan, terutama kewenangan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang pemerintah daerah atau pemerintah pusat tidak lagi punya aparat di daerah," imbuhnya.
Namun demikian, Fahri Hamzah menegaskan bahwa ini hanya sekadar saran. Dia menilai gubernur harusnya fokus menjadi kaki tangan pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah.
