Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai wacana pemilihan presiden menjadi tidak langsung atau kembali dipilih oleh MPR yang didahului dengan amendemen UUD 1945 tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.
Didik mengatakan Indonesia pernah menganut sistem demokrasi perwakilan lantaran saat itu literasi melek huruf rakyat Indonesia pada sekitar tahun 1940 masih jauh di bawah 10 persen.
Lebih dari 90 persen penduduk saat itu, kata dia, tidak mengenyam pendidikan sehingga tidak memahami betul apa demokrasi itu. Dengan demikian solusi saat itu adalah menerapkan demokrasi dengan sistem perwakilan.
"Sekarang keadaan sudah sangat jauh berbeda, tingkat literasi bangsa sudah 97 persen. Lalu mau kembali kepada UUD 1945, apa argumennya?" kata Didik dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/6).
Didik tak menampik demokrasi langsung terasa melelahkan karena melibatkan hampir 200 juta pemilih. Selain itu, demokrasi langsung juga memerlukan ongkos besar serta dipenuhi praktik politik uang yang menggila.
Namun demikian, ia juga berpendapat kembali ke belakang dengan sistem baru tidak juga akan menyelesaikan permasalahan.
Didik menganalogikan sistem jalan raya yang banyak pelanggaran dan semrawut. Solusinya, jangan infrastruktur jalannya dibongkar dan diganti yang lain.
Ia justru menekankan agar Indoneaia memperbaiki dua hal mendasar, yakni sistem dan aturan main yang baik dan mengubah perilaku politisi dan rakyat yang memilihnya, terutama politik uang yang menjadi penyakit akut dari demokrasi ini.
"Sistem baru yang menggantikan bisa jadi lebih buruk dan menghasilkan pemimpin tiran, karena bisa mengendalikan lebih mudah para anggota DPR dan MPR yang memilih presiden," ujar Didik.
"Pada saat ini pun presiden dapat dengan mudah mengendalikan pada anggota DPR melalui hanya beberapa pemimpin partainya," imbuhnya.
Sebelumnya, wacana amandemen UUD 1945 itu disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia pun menyebut MPR siap untuk melakukan amandemen tersebut.
Tak hanya itu, Bamsoet mengklaim seluruh partai politik telah setuju untuk melaksanakan wacana itu.
"Kita ingin menegaskan kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita," kata Bamsoet usai bertemu dengan mantan Ketua MPR RI periode 1999-2004 Amien Rais di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/6).
