Sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi didukung Ketua MPR RI periode 1999-2004, Amien Rais.
Alasannya, berkaitan dengan amandemen Undang-undang Dasar 1945 mengenai pemilihan presiden.
Amien Rais mengaku naif karena dulu menganggap tidak mungkin ada politik uang dalam proses pemilihan presiden.
Seperti yang disampaikannya setelah menghadiri silaturahmi dengan para pimpinan MPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
"Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," ujar Amien Rais, dikutip dari Tribunnews.
Amien Rais pun menyesal karena politik uang justru terjadi setelah pemilihan presiden langsung seperti sekarang ini.
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu sepakat jika amendemen kembali dilakukan untuk mengubah aturan pemilihan presiden.
"Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin? Perlu puluhan mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah itu," ucapnya.
Merespons pernyataan Amien Rais, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan inti ucapan Amien Rais adalah mendukung sistem demokrasi tidak lagi dengan uang.
"Jadi intinya Pak Amien ingin demokrasi is king, tidak lagi cash is king," pungkas Bamsoet.
Seperti diketahui, Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat bukan MPR.
Pemilu langsung dilakukan setelah MPR RI melakukan amandemen UUD 1945.
Pernyataan Amien Rais mendapat respons dari elite partai politik, sebagai berikut :
Penolakan pernyataan Amien Rais disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan Pemilu langsung memang mengalami banyak kendala seperti pengerahan aparatur negara hingga intimidasi.
"Seharusnya kan itu tidak boleh terjadi tetapi demi ambisi kekuasaan, itu kan akhirnya terjadi," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024), dikutip dari Tribunnews.
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini tak sepakat jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi.
"Tetapi kan solusinya bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu, tapi melakukan pembenahan-pembenahan," ujar Hasto.
2. PKS
Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengaku memahami usulan pilpres dari MPR RI akibat maraknya politik uang.
Politik uang berbiaya tinggi ini lantas menghadirkan oligarki politik.
"High cost politik, politik berbiaya tinggi ini melahirkan oligarki politik yang rupanya ada bandarnya oligarki sehingga melahirkan interlocking politik atau politik saling kunci karena bandarnya itu biasanya sudah ada titip pesan supaya ada target-targetnya," kata Mardani, Jumat (7/6/2024) dikutip dari Tribunnews.com.
Ia membeberkan oligarki politik yang terjadi saat ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
Pasalnya, para elite politik yang terpilih hanya akan mengedepankan kepentingan bandar oligarki.
Atas dasar itu, Mardani menyebut masalah ini harus segera dilawan.
Akan tetapi, caranya bukan dengan cara mengubah sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung atau melalui MPR RI.
"Pandangan saya melawannya cuma tidak bisa dengan pendekatan yang parsial, tidak bisa cuma dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung tetapi harus dikaji bagaimana menghidupkan partai politik, menghidupkan sirkulasi kepemimpinan di partai politik," terang Mardani.
Ia menuturkan salah satu cara untuk memberantas masalah politik uang dengan cara menghidupkan whistle blower yang ada di KPK.
Siapa pun pihak yang melaporkan kasus politik uang memperoleh imbalan dari negara.
"Di KPK itu seorang whistle blower atau peniup pluit yang melaporkan kasus korupsi biasanya dari dalam, sama money politik dari dalam. Itu kalau di KPK itu maksimal bisa mendapatkan 2 persen dari dana negara yang bisa diselamatkan."
"Kalau di UU pemilu kita terbalik. Mereka yang melaporkan money politik bisa diancam money politik juga karena menerima amplop," katanya.
Oleh sebab itu, dirinya mengharapkan penyelesaian politik uang bukan hanya dengan pemilihan presiden dari MPR RI.
"Nah ini yang harus kita panjang kali lebar jadi tidak bisa kalau rumahnya bocor kita geser sofanya. Tapi gentengnya kita tidak perbaiki, jadi betul-betul seksama kita perhatikan," ucapnya.
3. PAN
Tidak hanya PDI dan PKS, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, juga menolak wacana amendemen UUD 1945 untuk mengembalikan pemilihan presiden lewat MPR RI.
Ia menyatakan pemilihan langsung adalah bagian dari tradisi politik dan budaya demokrasi di Indonesia.
"Jika ada masalah, kendala, kurang sempurna, kita sempurnakan bersama-sama dengan parpol, pemerintah, dan seluruh kekuatan masyarakat," kata Viva, Jumat (7/6/2024).
Ia menganggap usulan pemilihan presiden lewat MPR biasa saja sebagai ide dan gagasan.
Menurutnya, melalui pemilihan langsung, prinsip-prinsip demokrasi bisa berjalan, seperti one person, one vote, one value.
"Satu orang, siapa pun dia, jabatan apa pun sekolahnya, stratifikasi sosial, punya hak yang sama sepanjang menjadi warga negara Indonesia yang didaftar di DPT," ujar Viva.
Ia membantah alasan politik uang bisa hilang apabila pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.
"Tidak bisa begitu, justru mungkin saja akan semakin masif dan semakin besar karena jumlah pemilih semakin sedikit, sehingga mudah untuk dikordinasikan," ucapnya.
Viva menjelaskan bahwa pemilihan langsung merupakan bagian dari pengejawantahan kedaulatan rakyat.
Ia menegaskan apabila ada persoalan penyimpangan kekuasaan, politik uang, dan kendala teknis administratif, maka disempurnakan saja.
"Tetapi adanya kendala teknis itu tidak boleh menjadi alasan untuk merubah prinsip-prinsip demokrasi bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan," ungkap Viva.
Suara penolakan terhadap pernyataan Amien Rais itu juda disampaikan Partai Golkar.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan, jika presiden kembali dipilih oleh MPR, demokrasi mengalami setback atau kemunduran.
"Mata itu ada di depan untuk menatap masa depan, kita itu maju terus kearah yang lebih baik, bukan berbalik lihat yang lampau," kata Dave, Jumat (7/6/2024) dikutip dari Tribunnews.com
Lagipula, menurut Dave, masih banyak hal yang harus diperbaiki, ketimbang harus mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR RI.
"Masih banyak yang harus kita kerjakan demi masa depan yang lebih cerah," tandasnya.
(*)
