Wacana pemilihan presiden lewat MPR kembali mencuat. PKS menilai wacana itu tidak serta merta menjadi jawaban perbaikan sistem pemilu di Indonesia.
"Kalau masalah amendemen kawan-kawan di MPR melihat ada masalah dengan politik kita yang mengemuka politik uang, tapi kami di PKS melihat ada empat masalah kita," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Jumat (7/6/2024).
Mardani menjelaskan empat persoalan dalam tata kelola pesta demokrasi di Indonesia. Persoalan pertama berkaitan dengan tingginya biaya politik di Indonesia.
Dia mengatakan masalah itu akan menimbulkan persoalan lainnya berupa oligarchy politics. Para oligarki ini kelak akan menjadi bandar yang bisa mengatur kepentingan partai politik.
"Pertama, high cost politic ini melahirkan oligarki politik biasanya ada bandarnya oligarki sehingga melahirkan interlocking politic, politik saling ngunci karena bandar-bandar itu biasanya sudah titip pesan dan ada target-targetnya. Pada ujungnya menjadi involuted politic, politik yang muter di dalam. Kalau buat elite cepat kalau buat rakyat lambat dan ini harus dilawan," papar Mardani.
Menurut Mardani, melawan persoalan dalam politik di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang instan. Dia juga menilai wacana mengubah pemilihan presiden lewat MPR tidak akan bisa menghilangkan praktik politik uang.
"Pandangan saya melawannya tidak bisa dengan pendekatan yang parsial harus integral. Tidak bisa cuma dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung tetapi harus dikaji bagaimana sirkulasi kepemimpinan di partai politik, proporsional tertutup salah satunya sehingga orang lebih memilih partai daripada figure sehingga yang dibangun itu institusi bukan pribadi," katanya.
Mardani juga menawarkan sistem whistleblower dalam membenahi masalah politik uang. Dia mencontohkan sosok whistleblower di KPK bisa mendapatkan imbalan berupa bagian dari uang negara yang berhasil diselamatkan dari kasus korupsi yang diungkap.
"Di KPK itu seorang whistleblower bisa maksimal mendapatkan 2,5% dari dana negara yang bisa diselamatkan. Sedangkan di UU Pemilu kita terbalik mereka yang melaporkan money politics bisa diancam money politics juga karena menerima amplop," ucap Mardani.
Lebih lanjut Mardani memberikan analogi perbaikan rumah terkait pembenahan sistem politik di Indonesia. "Jadi tidak bisa kalau rumahnya bocor kita geser sofanya tapi gentengnya tidak kita perbaiki jadi harus betul-betul dengan saksama kita perhatikan," katanya.
Wacana Presiden Dipilih MPR
Untuk diketahui, wacana presiden dipilih kembali oleh MPR muncul saat Amien Rais bertemu pimpinan MPR. Amien awalnya mengatakan kunjungan itu turut membahas terkait amandemen UUD 1945.
"Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amandemen silakan, sesuai kebutuhan zaman," kata Amien Rais usai bertemu pimpinan MPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6).
Amien mengaku tidak keberatan jika Presiden kembali dipilih oleh MPR. Menurutnya, MPR akan memiliki banyak pertimbangan ketika memilih Presiden.
"Jadi sekarang kalau mau (Presiden) dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," ujarnya.
Amien mengaku sempat berpikir naif lantaran mengubah aturan pemilu, sehingga Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu, dia mengira konsep pemilu langsung akan jauh dari praktek politik uang.
"Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin," ucap dia.
Dalam kesempatan sama, Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengatakan jika partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945. Bamsoet memastikan pihaknya siap untuk melakukan amandemen.
"Kita ingin menegaskan kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita," ujarnya.
