Sejumlah fakta mengiringi mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rajajoe, sebagai kepala serta wakil Kepala Otorita IKN di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sejumlah pihak pun menilai Bambang Susantono dinilai gagal memenuhi target bagi IKN.
Kendati demikian, sejauh ini belum ada alasan yang pasti terkait dengan mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN.
Terkait posisi Bambang Susantono, dirinya kini diminta untuk terlibat dalam urusan internasional terkait IKN.
Berikut ini sejumlah fakta yang mengiringi mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN:
1. Luhut ungkap kekesalan
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait mundurnya Bambang Susantono dari Kepala Otorita IKN.
Ia juga mengungkap kekesalan terhadap kinerja Bambang.
Menurutnya, dengan kewenangan yang dimiliki dan didukung oleh UU, Bambang Susantono seharusnya bisa menjalankan tugasnya untuk mempercepat pembangunan IKN.
Namun, kata Luhut, Bambang tidak berani mengambil keputusan terkait masalah pembebasan lahan.
Luhut pun menyampaikan kekesalannya kepada Bambang.
"Tapi lu sudah punya kewenangan semua, ya lakuin dong. Saya kesal aja lihatnya begitu," ujar Luhut di Jakarta (4/6/2024).
2. Sebut pimpinan IKN bermasalah
Di sisi lain, Luhut menegaskan tidak ada masalah terkait progres pembangunan IKN.
Menurutnya, yang bermasalah adalah pimpinan yang sempat mengurus IKN.
"IKN itu tidak ada masalah, yang masalah yang jadi pimpinannya. Jadi kalau orang bilang tidak ada investasi pembangunan, semua jalan, yang lambat sana-sini ya biasalah," ujar Luhut dalam rapat bersama Banggar DPR, Senayan, Jakarta Rabu (5/6/2024).
Luhut menjelaskan, banyak masalah di IKN yang terjadi di masa lalu, dan kini sudah diselesaikan.
Secara keseluruhan, dia meyakini tidak ada masalah yang berarti terkait pembangunan IKN.
"Apalagi sekarang pelaksana tugasnya Pak Menteri PUPR, beliau sangat tepat. Kami membantu dari pembebasan tanah yang 2.000 hektar lebih kurang bermasalah," tuturnya.
"Tapi saya kira dengan bank tanah juga kita kerja samakan. Dan saya melihat overall bisa terselesaikan. Karena semua saya lihat bekerja secara tepat," imbuh Luhut.
3. Lebih baik mundur
Luhut mengungkapkan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) harus berani membuat keputusan karena memiliki kewenangan sangat luas.
"Semua itu Kepala OIKN punya kewenangan yang sangat luas untuk menyelesaikan masalah, tinggal keberanian untuk membuat keputusan," ujar Luhut di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (5/6/2024).
Luhut membantah bahwa pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala OIKN sebelumnya akibat masalah lahan di IKN.
"Tidak ada itu. Pembebasan lahan itu saya sudah pimpin rapatnya, tinggal dieksekusi saja. Eksekusi saja tidak bisa, ya bagaimana," kata dia.
Luhut mengatakan bahwa pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala OIKN merupakan hal biasa.
"Ya biasa dia mundur, dia kalau merasa tidak bisa melaksanakan tugasnya, ya dia mundur," ujarnya.
4. Alasan Pribadi
Presiden Joko Widodo mengaku, tak khawatir mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Nusantara (IKN), bakal mengganggu masuknya investasi asing.
Sebab menurutnya saat ini tidak ada masalah dengan investasi yang masuk.
"Enggak, enggak (tidak khawatir berdampak ke investor asing)," ujar Jokowi saat sesi tanya jawab dengan wartawan di depan lokasi pembangunan Istana Negara Nusantara, kawasan IKN, Kalimantan Timur, sebagaimana dilansir keterangan resmi pada Rabu (5/6/2024).
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkap, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur karena alasan pribadi.
Dia juga mengungkap, Bambang sudah diberi tugas baru.
"Untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN," lanjutnya.
Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional.
"Karena memang pengalaman beliau di internasional, kita manfaatkan sebesar-besarnya bagi kebaikan negara," tegas Jokowi. "Endak ada. Endak ada (tidak ada masalah)," tegasnya.
5. Bisa bikin pemerintah Prabowo terdampak
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe bisa berdampak secara politis kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jamiluddin meyakini investor pasti akan semakin tidak percaya dengan pembangunan IKN.
"Iya, kalau dilihat secara politis. Sebab, mundurnya dua petinggi IKN itu akan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintahan Joko Widodo," ujar Jamiluddin kepada Kompas.com, Selasa (4/6/2024).
"Makin memudarnya kepercayaan itu bisa saja datang dari investor. Kelompok ini akan semakin tidak percaya atas pembangunan IKN," sambungnya.
Menurut Jamiluddin, investor akan melihat betapa tidak pedulinya masyarakat Indonesia terhadap IKN.
Jika hal tersebut sampai terjadi, maka bisa saja investor semakin tidak percaya untuk berinvestasi di IKN.
Jamiluddin menilai mundurnya dua petinggi Otorita IKN itu juga berdampak kepada pemerintahan Prabowo Subianto yang akan menjabat di periode berikutnya.
"Hal itu tentunya dapat berpengaruh terhadap pemerintahan Prabowo. Baginya, bisa saja IKN menjadi simalakama," ucap Jamiluddin.
6. Terima kasih Bambang Susantono
Sementara itu, Bambang Susantono mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam membangun IKN.
Ucapan terima kasih khusus dia sampaikan untuk warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, terutama warga di wilayah Kecamatan Sepaku, di mana Bambang telah menjadi bagian darinya.
"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak baik masyarakat dan komunitas lokal, nasional, internasional, seluruh jajaran Kementerian dan lembaga pemerintah, rekan-rekan civil society, lembaga multilateral dan bilateral, serta para investor dan pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri," tutur Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (3/6/2024).
Hingga kini belum ada penjelasan dari Bambang terkait alasannya mengundurkan diri dari jabatan Kepala OIKN. (*)
