Nama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan Anies Baswedan masuk dalam bursa di pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024.
Tak hanya itu, nama kedua mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun disandingkan untuk berduet dalam laga Pilgub DKI pada 27 November 2024 mendatang.
Baik Ahok maupun Anies dinilai masih mempunyai kans dan basis massa yang besar di DKI Jakarta. Selain itu, keduanya sama-sama pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebelumnya menyebut nama Ahok sebagai salah satu nama yang berpotensi maju di cagub DKI Jakarta.
Selain Ahok, ada Menteri Sosial Tri Rismaharini, mantan Panglima TNI Andika Perkasa hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Pernyataan tersebut diungkapkan Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan pada Kamis, 25 April 2024.
Pantas menilai ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan sebagai cagub DKI Jakarta, seperti komitmen terhadap ideologi Pancasila, elektabilitas, hingga keselarasan dalam membangun Jakarta.
"Beberapa hal-hal yang laten di DKI Jakarta itu harus menjadi perhatian dari siapa pun pemimpin-pemimpin yang akan datang," ujar Pantas, seperti dikutip dari Antara.
Sementara kans Anies untuk diusung kembali sebagai bakal cagub pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya.
"Anies Baswedan prioritas, top priority," tutur Willy dalam acara halalbihalal di Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024.
Menurut Willy, Anies merupakan kandidat unggulan yang diusung Partai NasDem. Willy mengatakan tawaran tersebut datang langsung dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Namun, Willy menuturkan, hingga kini internal NasDem masih menunggu keputusan dari mantan calon presiden tersebut.
Respons Ahok dan Anies
Saat dihubungi pada Senin kemarin, 6 Mei 2024, Ahok enggan berkomentar perihal isu pencalonan dirinya di Pilgub DKI Jakarta 2024.
“No comment,” ujar Ahok singkat kepada Tempo, saat dihubungi Senin, 6 Mei 2024.
Sementara Anies yang sebelumnya dikonfirmasi secara terpisah, juga enggan menanggapi wacana dirinya akan maju kembali sebagai cagub DKI Jakarta.
Anies menyebut, saat ini dirinya sedang beristirahat setelah putusan sengketa Pilpres di MK.
"Saya sekarang rehat dulu setelah selesai proses di MK. Kita hormati proses bernegara, kami turun sampai tuntas. Sekarang lagi rehat dan kami ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus," tutur Anies dalam acara Halalbihalal PKS di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024.
PDIP disebut perlu berkoalisi
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Baiklatda) Dewan Pimpinan Daerah PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, PDIP perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung bakal calon gubernur.
Sebab PDIP hanya memiliki 15 kursi dari syarat minimal 22 kursi DPRD DKI untuk mencalonkan calon gubernur apabila memakai perolehan pemilihan legislatif 2024. Sebelumnya, PDIP memperoleh 25 kursi DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu 2019.
Meski demikian, Gilbert mengatakan PDIP belum menjalin komunikasi dengan partai politik lain di tingkat DPD. Ia mengatakan, PDIP membuka komunikasi dengan semua partai.
“Semua partai kita buka komunikasi tentunya ya Jadi kita tidak ada partai tertentu yang kemudian jadi preferensi,” kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, 5 Mei 2024.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan strategi pascapemilu, termasuk arah politik dan pilkada akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (rakernas) 26 Mei 2024 nanti.
Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April 2024 itu akan memutuskan target PDIP di Pilkada 2024.
Hasto menuturkan, target diputuskan berdasarkan pemetaan politik dan PDIP membuka ruang kerja sama.
"Di tingkat nasional kan kami juga kerja sama dengan PPP, Hanura, Perindo. Maka di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga membuka kerja sama sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada," kata Hasto.
Dari pengalaman yang lalu, Hasto menuturkan PDIP mampu menempatkan kader-kader partai yang muncul dari kalangan rakyat biasa.
Hal itu berlangsung melalui proses kaderisasi untuk menjadi pemimpin di tingkat kabupaten kota dan provinsi.
