JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengadakan rapat koordinasi khusus (Rakorsus) terkait kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, serta kepala daerah dan perwakilan aparat keamanan dari wilayah Sumatera dan Kalimantan yang terdampak karhutla. Dalam pembukaan rapat, Wiranto mengaku telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang terdampak karhutla.
Ia mengakui, ada modus baru yang menyebabkan karhutla. “Tapi muncul baru sekarang kan. Ada modus operandi baru pembakaran hutan karena politik. Ya kan?
Di Palangkaraya itu, misalnya membakar hutan karena ada persaingan politik dalam rangka pilkada, ada juga,” tutur Wiranto. Dengan adanya fenomena baru tersebut, mantan Panglima ABRI ini meminta agar hal itu bisa ditindak tegas karena sangat merugikan masyarakat.
“Tangkap saja, hukum seberat-beratnya karena itu jelas merugikan kepentingan umum,” ucap dia. Wiranto juga menyebutkan, 99 persen karhutla diakibatkan karena perbuatan manusia. Perbuatan seperti pembukaan lahan secara tradisional dan melakukan pembakaran hutan menjelang musim hujan dianggap menjadi sebuah kebiasaan masyarakat.
Kota Pekanbaru, Riau, diselimuti kabut asap pekat akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap dampak yang ditimbulkan. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap tersebut, Pemerintah Provinsi Riau bersama jajaran lintas sektoral telah membuat kesepakatan tentang acuan sebagai pedoman bersama.
“Kita sudah membuat kesepakatan bersama tentang acuan penanganan dampak perubahan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Riau Yohanes saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/9/2019).
