Warga Tunggak BPJS Rp9 Miliar, RT RW di Depok Dikerahkan untuk Menagih

731

Ribuan warga di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, tercatat belum melunasi tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, senilai Rp9 miliar. Mereka peserta BPJS mandiri yang rata-rata penerima fasilitas kesehatan di kelas II dan III.

Menanggapi hal itu, Lurah Mekarjaya Zainal Arifin mengatakan, pihaknya telah mengutus seluruh RT dan RW, serta dua warga yang direkrut BPJS untuk melakukan penagihan kepada warga yang menunggak tersebut. Tercatat, dari 60 ribuan warga yang terdaftar sebagai peserta BPJS, ada sekira 3.000 warga yang masih menunggak.

“RT RW hanya mengingatkan membantu mensosialisasikan edaran tersebut. Dan ada dua kader kami yang direkrut oleh BPJS untuk dor to dor membantu proses pelaksanaan sosialisasi dan penagihan,” katanya pada awak media, Rabu 11 September 2019

Zainal mengatakan, di kelurahan yang ia pimpin tercatat ada 31 RW dan 251 RT. Mereka nantinya akan membantu mensosialisasikan keterangan BPJS di forum warga maupun pengajian lingkungan. Zainal mengungkapkan, alasan warga menunggak iuran BPJS memang beragam.

“Alasannya, ada yang lupa bayar, pindah alamat susah dicari, pindah asuransi ke swasta dan ada pula yang tidak mampu bayar. Kalau tidak mampu bayar kita buatkan penelusuran apakah nantinya dibantu program APBD atau APBN,” katanya.

Zainal menuturkan, angka tunggakan warga jumlahnya bervariasi dari mulai menunggak satu bulan, tiga bulan dan ada pula yang belum membayar iuran hingga satu tahun.

“Dari 73 ribu warga kami, yang sudah masuk BPJS ada sekira 60 ribuan. Nah dari 60 ribuan warga itu, yang masih menunggak ada sekira 3 ribuan warga. Hingga akhir Juli memang informasi yang kami terima jumlah tunggakan mencapai Rp9 miliar,” katanya

Pilot Projek BPJS

Zainal menjelaskan, ini adalah program nasional yang diusung BPJS. Dan dari 19 desa kelurahan di Indonesia, salah satunya adalah Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Sisanya 17 desa di berbagai daerah dan satu kelurahan di Palembang.

“Pada pilot projek ini ada nota kesepahaman dengan BPJS. Nah kami ingin menjamin semua warga kami tercover kesehatannya melalui jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS,” ujarnya.

Untuk diketahui, surat edaran terkait tunggakan yang dilampirkan oleh pihak BPJS itu viral di jagat media sosial. Belakangan diketahui, surat tersebut rupanya telah disosialisasikan sejak 22 Agustus 2019 lalu.   viva

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

35 + = 43