Jakarta – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir ternyata sudah punya ide mendatangkan rektor asing sejak beberapa tahun lalu. Namun pada 2016, idenya terhenti oleh rundungan yang menghadang.
“Saya bilang (rektor asing) 2016, saya bicara ini sudah tahun 2016. Tapi karena mereka mem-bully saya habis-habisan, saya setop dulu. Ini perlu challenge kembali. Saya lebih keras lagi,” ucap Nasir kepada wartawan di kantornya, Jalan Sudirman, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Nasir optimistis wacana rektor dan dosen asing bisa terlaksana pada 2020. Dia berambisi ada perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam 200 terbaik dunia.
Nasir menanggapi pro-kontra ini sebagai hal yang lumrah. Dia mengimbau, pihak yang kontra jangan kelewat emosional. Pemerintah perlu diberi kesempatan untuk menjalankan kebijakan rektor impor.
“Yang penting, kontra jangan terlalu membenci,” kata Nasir.
Selain ada pro-kontra pendapat, ternyata orang asing tidak dibenarkan memimpin sejumlah perguruan tinggi negeri. Ini tercantum dalam statuta pengelolaan masing-masing kampus Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga (Unair). Kampus-kampus itu mewajibkan syarat calon rektor berkewarganegaraan Indonesia.
Soal kewarganegaraan Indonesia, ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra membandingkan wacana merekrut rektor asing tak jauh beda dengan wacana BUMN yang dipimpin warga negara asing (WNA). Yusril menjelaskan tidak ada larangan mempekerjakan orang asing menjadi rektor PTN di Indonesia. Meski demikian, tetap perlu ada payung hukum atas wacana itu dan peraturan imigrasi harus tetap dilaksanakan. Apabila sudah tak ada lagi aturan yang dilanggar, Yusril setuju dengan ide rektor asing itu.
“Sepanjang itu sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak masalah apa apa, artinya direkrut rektor dari WNA itu untuk memacu pertumbuhan pendidikan tinggi di Indonesia supaya lebih cepat dan mengejar ketertinggalan,” kata Yusril kepada wartawan di RS Binawaluya, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2019).
Yusril mengungkap PTN di dalam negeri harus mulai terbuka untuk tenaga asing. Menurutnya itu untuk meningkatkan daya saing universitas negeri di Indonesia terhadap Universitas negara lain.
 Yusril Ihza Mahendra (Andhika Prasetia-detikcom) |
“Jadi terbuka saja, kita undang saja profesor asing yang betul betul ahli mengelola manajemen universitas untuk meningkatkan daya saing universitas kita terhadap universitas di negara negara lain,” ungkap Ketum PBB ini.
Namun Yusril menyarankan agar wacana rektor asing ini diterapkan di beberapa PTN baru atau PTN yang sulit berkembang. Ia menyebut ini bisa memacu PTN lain untuk lebih maju.
“Supaya (wacana) itu diberikan ke universitas-universitas negeri yang pertumbuhannya itu agak sulit untuk berkembang walau didirikan sudah cukup lama, kita liat hasilnya nanti,” kata Yusril.
(dnu/knv) detik
