Tolak Vaksin Nusantara, Pakar Klaim Asuransi: Logika Apa yang Dipakai BPOM Ya? Ga Ada Logika!

368
Pakar klaim ansuransi, Iswanto Lim. /Tangkapan layar YouTube Konsultan Klaim Ansuransi./

Pakar klaim ansuransi Iswanto Lim menilai hati mantan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto merasa miris karena vaksin gagasannya yakni Vaksin Nusantara tergantal oleh statement autologous Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehahatan (Kemenkes) RI.

Menurutnya, pernyataan autologous tersebut sangat aneh karena mengandung arti hanya bisa dikembangkan secara personal, tidak bisa dipasarkan, tak bisa dikomersialkan, tak bisa dipergunakan secara massal, dan pelayanan hanya untuk penelitian terbatas.

“Saya yakin ini bukan pekerjaan  dari Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, karena saya yakin beliau adalah menteri yang sangat capable,” ujarnya dalam tayangan video YouTube kanal Konsultan Klaim Ansurasi dikutip Senin, 30 Agustus 2021.

“Aneh, sifatnya autologous. Ini sangat mengkerdilkan Vaksin Nusantara,” lanjutnya.

Ia pun mempertanyakan soal komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Apakah Tak pandai melakukan komunikasi publik atau sengaja untuk mengganjal Vaksin Nusantara.

Manurutnya, seharusnya pemerintah mengungkapkan apakah metode yang dilakukan aman dan dipakai rakyar banyak. “Ini yang patut dipertanyakan. Apakah aman? Kalau aman, biarkan dokter Terawan mengembangkan sarana dan prasaran agar bisa diaplikasikan,” ujarnya.

“Justru vaksin ini akan menjadi vaksin paling cocok (terbaik) dan ketika banyak orang meminati dan memakai vaksin ini, maka produksinya menjadi massal, dipakai banyak orang. Kan hanya cara memproduksi vaksinnya saja yang harus spesifik, bukan berarti vaksin ini enggak bisa dipakai banyak orang,” katanya.

“Aneh bin ajaib, logika apa yang dipakai BPOM ya? jika kita melihat penolakan izin ini dari sisi kebermanfaatan buat rakyat Indonesia dan prestasi bangsa yg potensi bisa diukir di mata dunia,” katanya.

“Apakah dengan menolak dan menyatakan bukan kewenangan BPOM akan membuat situasi lebih baik? Entahlah, orang yg diberi kuasa terkadang harus pintar, berani membuat terobosan demi pencapaian hal besar, bukan terpaku pada pemahaman kalimat undang-undang semata,” katanya.

“Logikanya dimana? Ga ada logika. Masalahnya ini disampaikan ke publik sehingga terkesan tak ada harapan lagi untuk Vaksin Nusantara,” ujarnya.

Ia pun meminta BPOM dan Kemenkes agar tidak membungungkan masyarakat dengan istilah Autologous. “Ini masalahnya di publik komunikasi atau ada udang di balik bakwan,” celotehnya.

Sebelumnya Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid menyampaikan bahwa vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas.

Penelitian tersebut berdasarkan nota kesepahaman atau MoU antara Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan TNI Angkatan Darat pada April lalu terkait dengan ‘Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2’.

“Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut,” ujar dr. Nadia.

Selain itu, dr. Nadia juga menegaskan bahwa vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran autologus atau bersifat individual.

“Sel dendritik bersifat autologus artinya dari materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri,” tambah dr. Nadia.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Galamedia

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here