Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) menggelar konferensi pers menyikapi peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua Barat dan Papua.
Tokoh yang hadir dalam acara ini yakni, Mahfud MD, Sinta Wahid, Alissa Wahid, Frans Romo Magnis, Quraish Shihab, Alwi Shihab dan lainnya.
Quraish Shihab memberikan pandangannya mengenai kerusuhan yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu. Menurutnya, kerusuhan pecah karena adanya kesalahpahaman yang kemudian menimbulkan ketersinggungan warga Papua.
“Dalam tindakan dan kegiatan dan kebijakan kita, pasti ada yang salah dan salah paham, ada yang salah paham dan tersinggung dan ada pemicu kesalahpahaman dan ketersinggungan,” kata Quraish di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Quraish mengatakan, pada prinsipnya seluruh masyarakat Indonesia menginginkan adanya kedamaian dan kemajuan termasuk di Papua. Maka dari itu, Quraish meminta agar seluruh masyarakat dapat saling memaafkan terhadap peristiwa yang telah terjadi.
“Titik tolak harus saling terbuka dan saling maaf-memaafkan. Jangan beranggapan minta maaf yang bersalah, yang harus minta maaf yang benar dan disalahpahami. Karena itu, kalau kita lihat terjadi kemarin-kemarin ini,” ucap Quraish.
Meski demikian, Quraish meminta agar pihak-pihak yang menyebabkan kerusuhan tetap diberikan tindakan tegas. Ia berharap agar ke depan peristiwa ini tidak kembali terjadi.
Sementara itu tokoh Papua Barat, Simon Patrice Morin menyebut kerusuhan di Papua terjadi karena adanya peristiwa persekusi terhadap masyarakat Papua di Malang. Kerusuhan yang terjadi merupakan bentuk ekspresi kemarahan warga Papua.
“Ini suatu ekspresi keterbukaan yang terjadi di Papua, sehingga orang tidak menganggap apa yang perlu diperhatikan. Apa yang terjadi, di Malang dan Surabaya telah men-trigger, masalah papua masih disembunyikan di bawah karpet ada kesenjangan ekonomi, HAM, dan keamanan, yang harus kita evaluasi dan perbaiki,” kata Simon.
Maka dari itu, Simon meminta agar permasalahan yang ada di Papua segera ditangani secara serius oleh pemerintah. Pemerintah harus memulai dialog dengan masyarakat setempat agar mereka segera bangkit dari kondisi ini.
“Aksi demo di Jayapura sikap integrity karena kurang diperhatikan, apa yang harus diperbaiki dan harus dilakukan. Untuk memperbaiki sikap yang parah, tidak bisa dalam 5 tahun atau satu hari. Harus ada dialog yang membangun kepercayaan kita dalam satu bangsa,” ucap Simon.
Disisi lain, rohaniawan Franz Romo Magnis Suseno juga menyoroti kondisi Papua yang masih belum sejahtera setelah lama bergabung dengan Indonesia. Menurutnya diperlukan dialog antar tokoh Papua dengan pemerintah agar permasalahan di Papua dapat segera diselesaikan.
“Jadi itu sebetulnya mengungkapkan sesuatu rasa ketidakpuasan yang selalu sudah ada di Papua dan yang harus membuat kita berpikir bahwa 60 tahun setelah Papua menyatu dengan Indonesia masih ada juga perasaan-perasaan seperti itu dan untuk itu memang perlu dialog yang mendalam,” kata Romo.
Romo juga memberikan masukan kepada pemerintah agar mengutamakan pendekatan soft approach untuk meredam suasana. Sebab jika mengedepankan kekerasan, hal itu akan semakin memperkeruh suasana.
“Kita lihat setiap kali ada demonstrasi atau ada lagi yang menaikkan bendera yang dilarang terus ada orang yang mati, kita lihat pendekatan Gus Dur yang rileks saja, kalau bendera Papua dinaikkan ya anggap saja bendera lokal dinaikkan ya enggak apa-apa semacam itu pendekatannya,” ucap Romo
“Tapi selalu ada over reaction dan sebagainya yang menunjukkan bahwa garis untuk Papua belum sesuai norma. Harus mutlak kita hentikan kekerasan itu, orang Papua harus merasa mereka itu dianggap, nyawa mereka itu sama mahalnya dengan nyawa orang kita,” tutur Romo. kumparan
