Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi)mengeluarkan instruksi khusus kepada menteri Kabinet Kerja dalam sidang kabinet paripurna kemarin, Selasa (6/8/2019).
Instruksi tersebut berisi larangan kepada menteri untuk membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua pemerintahan Jokowi.
Lantas, apa saja larangan yang diberikan Jokowi kepada menteri Kabinet Kerja?
“Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
 Foto: Kepala Staff Presiden RI Moeldoko. Reuters/Willy Kurniawan |
Moeldoko menjelaskan, alasan utama Jokowi mengeluarkan instruksi tersebut karena dibutuhkan masa transisi lebih, sebelum pemerintahan baru berjalan efektif pada Oktober mendatang.
“Ya ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tak memungkiri, bahwa memang ada instruksi langsung dari Jokowi mengenai larangan tersebut.
“Hal yang strategis diminta untuk tidak dilakukan. Kalaupun mau dilakukan dikonsultasikan sama presiden. Itu aja,” tegas Rudiantara.
Rudiantara menilai, larangan yang diberikan kepala negara terbilang wajar, karena memang dibutuhkan masa transisi menjelang pergantian pemerintahan pada Oktober mendatang.
“Kalo menurut saya ini hal yang wajar memberikan ruang kepada nanti misalkan siapapun menteri yang baru siapapun anggota kabinet yang baru,” kata Rudiantara., CNBC Indonesia
