Ternyata, Amanden UUD 1945 PDIP untuk Persempit Gerak Jokowi, Kok Bisa?

692

JAKARTA – Keingingan PDIP melalui Kongres V di Bali pekan lalu yang mendorong amandeman UUD 1945 menuai pro-kontra.

PDIP berpandangan, amandemen tersebut untuk membangkitkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Banyak pihak menilai bahwa langkah politik partai besutan Megawati Soekarnoputri itu bakal mengembalikan Indonesia ke masa ‘kejayaan’ Orde Baru.

Akan tetapi, tak demikian halnya menurut pakar hukum tata negara, Margarito Kamis.

Sebaliknya, ia malah menyebut bahwa keinginan dan rencana partai berlambang kepala banteng hitam itu sangat bagus dan perlu didukung untuk pembangunan bangsa.

Demikian disampaikan Margarito Kamis di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

“Saya sampai pada level tertentu, senang dengan gagasan PDIP untuk membuat GBHN,” kata Margarito.

Bahkan, dirinya menampik kekhawatiran banyak pihak yang mengidentikkan GBHN sebagai gaya pemerintahan Orde Baru.

 

“Ini bukan soal Orde Baru dan Orde Lama, Anda jangan salah,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sejatinya, membangkitkan kembali GBHN itu malah akan mempersempit ruang gerak Presiden Jokowi.

“Dengan presidensial tanpa GBHN maka yang mendefinisikan jalannya bangsa ini, jalannya negara ini adalah presiden tunggal,” jelasnya.

Bagaimanapun, menurutnya, arah pembangunan bangsa harus dilakukan bersama-sama, baik legislatif dan eksekutif.

Dalam hal GBHN, seluruh pedoman itu disusun dan disepakati bersama untuk pembangunan berkesinambungan.

Dengan alasan tersebut, Margarito meminta publik agar memahami maslah itu dengan utuh.

Pasalnya, selama ini, negara berjalan tanpa garis besar dan arah yang jelas kecuali tergantung keputusan presiden.

“Jadi apakah itu yang mau kita pertahankan? Menurut saya tidak,” tegas Margarito.

(jpg/ruh/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here