JAKARTA – Mantan Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Dahlan Iskan mengingatkan adanya ancaman krisis listrik dalam negeri.
Indonesia bakal mengalami krisis energi karena banyak pembangkit listrik dalam negeri terancam mati gara-gara kesulitan mendapatkan pasokan batu bara.
Kondisi ini cukup ironi. Pasalnya Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia.
“Kalaupun bisa mendapatkan batu bara, harganya melebihi lonjakan harga minyak goreng. Itu karena harga ekspor batu bara sudah mencapai atap joglo,” kata Dahlan Iskan dalam tulisannya berjudul ‘Krisis Izin’ yang dikutip Pojoksatu.id dari laman disway.id, Senin (10/1).
Mantan Menteri BUMN ini menyebut pengusaha listrik dalam negeri harus membeli batu bara dengan harga yang sama dengan pengusaha listrik di Jepang.
Hal itu membuat para pengusaha listrik menyerah. Sebab, harganya cukup mahal.
“PLN sendiri lantas mulai menghemat batu bara dengan cara yang mahal: membeli gas dari LNG. Yang harganya juga lagi mahal-mahalnya,” kata Dahlan.
“Maka, pembangkit-pembangkit listrik ”mahal” dihidupkan dengan bahan bakar LNG yang sangat mahal. Padahal, kalau batu bara cukup, pembangkit jenis itu hanya dihidupkan pada jam-jam puncak: 17.00 sampai 22.00. Yakni, saat orang lebih banyak menggunakan listrik,” tambahnya.
Dikatakan Dahlan, pembangkit listrik yang dihidupkan dengan LNG itu di antaranya pembangkit di Muara Tawar, Muara Angke, dan Tanjung Priok.
“Situasi itu sangat memalukan: negeri kaya energi, terancam kekurangan energi. Maka, pemerintah buru-buru bikin keputusan: stop ekspor batu bara. Heboh. Nama Indonesia jadi berita dunia. Dalam konotasi yang kurang baik,” jelas Dahlan.
Dahlan menyindir pencopotan direktur PLN sebagai akibat dari kekuarangan batu bara.
“Kekurangan batu bara di dalam negeri langsung bisa teratasi. Tentu harus ada korban: direktur PLN yang membawahi penyediaan energi primer dicopot,” kata Dahlan.
Mantan bos Jawa Pos ini mengatakan PLN serbasulit karena punya tiga juragan langsung, di samping banyak juragan lainnya.
“PLN harus tunduk pada menteri ESDM, menteri BUMN, dan menteri keuangan. Dalam hal penyediaan batu bara, PLN terikat pada Kementerian ESDM,” beber Dahlan.
Perencanaan penggunaan batu bara untuk setahun ke depan harus disetujui kementerian itu.
Persoalannya hanya dua: usulan PLN ke menteri yang telat atau persetujuan menteri yang lambat. Kalaupun persetujuannya yang telat, kenapa PLN tidak mengejar, menagih, meng-opyak-opyak persetujuan itu.
“Karena bukan menteri ESDM-nya yang diganti, masyarakat berkesimpulan direksi PLN-nya yang telat: belum tentu benar begitu. Atau benar begitu,” tandas Dahlan.
Sumber Berita / Artikel Asli : (one/pojoksatu)
