Tegas Menolak Pemindahan Ibu Kota, Roy Suryo: RUU Terkesan Dipaksakan, Ditambah Kasus ‘KECEBONG’

480
Roy Suryo

Pakar Telematika, Roy Suryo memberikan tanggapannya terkait pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur.

Roy Suryo dengan tegas menolak pemindahan Ibu Kota negara yang direncanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kalimantan Timur tersebut.

Menurut Roy, ia menolak karena dengan alasan melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang terkesan dipaksakan ditambah dengan kasus kereta cepat.

Ia pun membagikan cuitannya di Twitter sekira satu setengah tahun yang lalu saat pemerintah sedang berupaya menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Ini Twit saya 1.5th lalu, saat itu masih “TUNDA Pemindahan Ibukota”. Namun sekarang, melihat Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat, RUU yg sangat terkesan Dipaksakan, Ditambah Kasus “KECEBONG” (KEreta CEpat BOhoNG-bohongan), Saya tegas menyatakan TOLAK Rencana Pindah Ibukota ! AMBYAR,” kata Roy Suryo.

Cuitan Roy Suryo.
Cuitan Roy Suryo. Twitter @KRMTRoySuryo2.

Adapun cuitan Roy Suryo pada tahun lalu tersebut mencakup dalam empat hal yang ia urutkan dalam kiat-kiat melawan Covid-19.

“SiyaaaaP, Pak @jokowi. Mari kita #BersatuLawanCorona. Ini kiat2nya:
1. Cermat memilih Obat & Test-Kit, Jangan Trial-and-Error
2. Stop benar2 TKA China yg masih masuk
3. Tunda dulu Pemindahan Ibukota
4. Pecat Menteri, Jubir & Stafsus yg ngaco
InsyaaAllah kita bisa @BNPB_Indonesia,” kata Roy Suryo, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @KRMTRoySuryo2.

Cuitan Roy Suryo.
Cuitan Roy Suryo. Twitter @KRMTRoySuryo2.

Di dalam cuitannya, Roy menuturkan yang pertama untuk melawan Covid-19 yaitu dengan cermat dalam memilih obat dan tes.

Lalu, yang kedua, tutup jalur kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang masih bebas keluar masuk Indonesia.

Ketiga, poin utama dari pernyataan Roy Suryo, yaitu tunda pemindahan Ibu Kota negara, karena berada pada masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya, yang terakhir, Roy Suryo meminta agar menteri, dan juru bicara (jubir), serta staf khusus (stafsus) yang tidak jelas agar segera dipecat.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 16 = 23