Ternyata, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah menolak rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Penolakan itu terjadi saat masih menjadi wakil gubernur DKI mendampingi Joko Widodo pada tahun 2013.
Penegasan penolakan Ahok itu viral dalam video pendek saat talk show di salah satu televisi swasta dalam acara “Warga Bertanya, Jokowi-Ahok Menjawab”. Video berdurasi 2.14 menit itu, pembawa acara bertanya kepada Ahok soal rencana pemindahan ibu kota yang diwacanakan pemerintahan Presiden SBY.
Jawaban Ahok begini. Soal pemindahan ibukota tergantung pemerintah pusat dan DPR. Sementara kalau pendapat pribadi, dia mengaku tidak setuju.
“Kalau (menurut) saya, rakyat kita masih susah, untuk apa menghabiskan ratusan triliun hanya mengatasi macet, gara-gara di sini macet, lalu ibu kota pindah,” kata Ahok.
Dia berpendapat, untuk mengatasi masalah macet Jakarta, cukup membangun transportasi massal. “Jadi, bukan karena ada masalah, (lalu) lari dari malasah,” ujar Ahok.
Transportasi massal misalnya, membangun loop line Ketera Api (KA) dan pengadaan bus gratis yang banyak.
“Bikin satu loop line Ketera Api sekitar Rp 30 triliun. Lebih baik loop line KA langsung menyenggol Tengerang, Bogor, Bekasi. Itu jauh lebih cepat dan realistis,” terang Ahok.
“Kalau di sini macet, diatasin dong macetnya di mana, bukan bikin proyek ratusan triliun (ibukota baru), itu satu masalah baru,” tambahnya.
Lalu, lanjut Ahok, sistem Electronic Road Pricing (ERP) harus diterapkan. Di mana, per mobil yang melintas di jalan utama ibukota, membayar Rp 50 ribu.
Selain mengurangi kendaraan pribadi, uang ini menjadi tambahan pendapatan daerah.
“Ada mobil lewat bayar Rp 50 ribu, 1 juta mobil lewat selama 20 hari, sudah Rp 1 triliun, selama 12 bulan sebanyak Rp 12 triliun,” tutupnya. bizwas
Simak selengkapnya video:
To: @basuki_btp
JASMETAL
Tembusan:
– @sandalista1789
– Arsip pic.twitter.com/N4XcLT4bXs— Arif Rahman (@HokGie_) August 25, 2019
