Tagih Janji Luhut, Politikus PKS: Berapa Banyak Nyawa Lagi yang Dikorbankan demi Pencitraan?

597
Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf

JAKARTA– Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menagih janji Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut B. Panjaitan soal pengendalian pandemi.

Sebelumnya pada 12 Juli 2021 Luhut berjanji bahwa situasi pandemi Covid-19 akan membaik dalam waktu 4-5 hari. Hal ini disampaikan Luhut saat angka penambahan kasus harian mencapai 40.427 kasus.

Alih-alih terkendali, pada 17 Juli 2021 atau tepat 5 hari setelah janji itu dilontarkan, tercatat angka penambahan kasus harian mencapai 51.952 kasus.

Sementara di saat bersamaan, terjadi penambahan kasus kematian sebanyak 1.092 kasus sehingga mengakibatkan total pasien Covid-19 yang meninggal dunia sebanyak 72.489.

“Berapa banyak nyawa lagi yang harus terkorbankan hanya demi pencitraan,” kritik Bukhori.

Pasca diumumkannya perpanjangan PPKM, anggota Komisi VIII DPR RI ini menilai kebijakan tersebut sebagai hal yang tidak bisa dielakan, mengingat upaya penanganan pandemi oleh pemerintah sejauh ini dinilai masih jauh dari harapan.

Sedikitnya ada tiga indikator utama yang disoroti politisi PKS ini, antara lain: kecepatan vaksinasi, pelaksanaan 3T, dan angka kematian.

Pertama, melansir data Kementerian Kesehatan per 30 Juli 2021, dari target 208 juta peserta vaksinasi nasional, jumlah yang berhasil dicapai pemerintah baru 46,8 juta atau 22,47 persen jumlah peserta vaksinasi Covid-19 dosis pertama. Sedangkan untuk dosis kedua baru tercapai 20,1 juta atau 9,67 persen.

“Untuk mempercepat vaksinasi pemerintah harus jemput bola. Masifkan sentra vaksinasi berbasis RT/RW. Tinggalkan cara-cara konservatif seperti mengundang masyarakat berkerumun demi memperoleh vaksinasi. Sebab jika cara ini tetap dipertahankan, saya khawatir keberadaan sentra vaksinasi akan menimbulkan klaster baru dan menjadi kontraproduktif,” ujarnya.

Kedua, soal 3T. Masih menurut Kementerian Kesehatan, tracing atau pelacakan kontak erat sejauh ini baru berkisar 3-5 orang per satu orang positif.

Akan tetapi, hal berbeda justru disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menyebutkan angka pelacakan masih 1:1, atau satu orang pasien Covid-19 hanya dilakukan pelacakan terhadap satu orang kontak erat.

Fakta demikian menunjukan langkah tracing di Indonesia masih jauh dari standar acuan WHO yang merekomendasikan pelacakan dilakukan terhadap 30 orang yang berkontak erat dengan satu orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Selain rasio pelacakan, legislator dapil Jateng 1 ini sekaligus menyoroti angka testing dan treatment yang terjadi belakangan ini. Terhitung sejak tanggal 28 Juli hingga 2 Agustus 2021, jumlah testing PCR di Indonesia merosot hampir 50%, dari angka 84.462 menjadi 44.797.

Selain itu, positivity rate Indonesia juga masih terbilang tinggi, yakni 21% dimana persentase ini 4 kali lebih tinggi dibandingkan standar acuan WHO, yakni 5%.

“Kelemahan ini kian diperparah lantaran ketersediaan obat terapi bagi pasien Covid-19 maupun tabung oksigen juga mengalami kelangkaan di sejumlah daerah. Sekalipun tersedia, itu pun dijual di atas harga eceran tertinggi,” keluhnya

Tidak berhenti di situ, lanjut Bukhori, lonjakan penularan wabah turut mengakibatkan sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kolaps hingga nakes yang kewalahan, sehingga berimplikasi negatif pada langkah treatment yang tidak optimal, terangnya.

Terkait angka kematian, Ketua DPP PKS ini menilai kasus kematian di Indonesia akibat Covid-19 masih tinggi. Data dari Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan angka kematian harian akibat Covid-19 menembus 1.568 kasus per 2 Agustus 2021.

Sementara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan kasus kematian tertinggi masing-masing 333 jiwa dan 352 jiwa per 2 Agustus 2021.

“Angka korban jiwa yang terus berjatuhan tidak bisa dilihat sebagai angka statistik semata. Setiap satu nyawa yang hilang adalah memori bagi setiap orang yang mengenalnya. Dan mirisnya, kematian ini juga menimpa para tenaga kesehatan yang kita harapkan bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa pasien,” imbuhnya.

LaporCovid-19, koalisi warga untuk keterbukaan data dan advokasi Covid-19, mencatat angka kematian tenaga kesehatan (nakes) akibat infeksi Covid-19 telah menembus 1.299 jiwa sejak Maret 2020 hingga 16 Juli 2021.

Sementara, angka kematian nakes pada bulan Juli 2021 tercatat menjadi yang tertinggi sejak awal pandemi, menembus 180 jiwa.

Lebih lanjut, anggota Badan Legislasi ini menganggap selain memiliki kelemahan dalam manajemen teknis pengendalian pandemi, pemerintah juga dinilai telah kehilangan kepekaan sosial dalam situasi pandemi lantaran bersikukuh dengan rencana pemindahan ibu kota dan melanjutkan proyek strategis nasional (PSN).

Berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024, pembangunan Ibu Kota Negara yang baru akan menelan biaya Rp 466,98 Triliun. Rencananya, dana ini diambil dari APBN, swasta, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi, ironisnya Istana tetap keras kepala memprioritaskan rencana pemindahan ibu kota dan melanjutkan PSN. Padahal, kedua hal ini belum memiliki urgensi maupun dampak langsung bagi masyarakat dalam situasi saat ini. Rezim ini gandrung akan pencitraan sehingga tidak peduli dengan sensitivitas masyarakat,” kritiknya.

Di periode terakhir ini, demikian Bukhori melanjutkan, masih ada kesempatan bagi Presiden untuk mengubah sinisme publik menjadi optimisme publik terhadap pemerintahan yang dia pimpin.

“Salah satunya menunda proyek tersebut dan merealokasi anggarannya untuk memperluas dan menambah stimulus bansos bagi masyarakat demi menjaga kelangsungan hidup mereka,” pungkasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : (msn-rls/fajar)

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here