Soal Polemik Agama Baha’i, Wamenag: Konstitusi Wajibkan Pejabat Layani Semua Warga Negara

334

Terkait polemik agama Baha’i yang mengemuka saat Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas mengucapkan selamat hari raya kepada pengikut Baha’i, Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Zainut Tauhid Sa’adi mengimbau agar seluruh pihak menghentikan polemik agama Baha’i karena dinilai sudah tidak proporsional. Isunya juga sudah melebar ke mana-mana.

Ia menilai, apa yang disampaikan Menag Yaqut soal polemik agama Baha’i hendaknya tidak ditafsirkan secara berlebihan.

“Saya melihat, apa yang beliau sampaikan merupakan bagian dari kewajiban konstitusional yang melekat sebagai pejabat negara yang mengharuskan memberikan pelayanan kepada semua warga negara, tanpa pengecualian. Sehingga, dimohon kepada semua pihak untuk bisa mendudukkan masalah ini secara proporsional,” imbau Zainut di Jakarta, Sabtu 31 Juli 2021.

Kementerian Agama (Kemenag), lanjut Zainut, terus mengembangkan dan menyosialisasikan penguatan moderasi beragama yang tujuannya tidak lain untuk menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama tidak akan dapat tercipta tanpa prinsip adil dan berimbang.

Penguatan moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan masyarakat dalam merawat keindonesiaan.

“Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya,” imbuh Zainut yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Sumber Berita / Artikel Asli : Terkini

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

77 − 75 =