Jakarta — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengklaim tidak menutup akses internet di Papua dan Papua Barat pasca-kerusuhan, melainkan hanya membatasinya.
Hal ini dikatakannya usai membuka acara Gamers Land Party (GLP) 2019 di JX International Surabaya, Sabtu (24/8).
“Kalau dilihat memang di dunia nyata lebih kondusif. Di jalan tidak ada yang demo. Tapi di dunia maya malah banyak hoaks, provokasi, dan mengadu domba,” ujarnya, dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan setelah kerusuhan Papua banyak berita bohong di media sosial yang mengatakan adanya korban masyarakat, padahal kejadian yang sebenarnya bukan terjadi di Papua dan bukan saat ini.
Menurutnya, penutupan akses internet akan dilakukan oleh negara lain jika ada peristiwa kerusuhan.
“10 negara di dunia jika menangani hal demikian (kerusuhan) adalah dengan penutupan internet. Sedang di sini hanya pembatasan data. SMS masih jalan,” katanya.
Rudiantara mengatakan pembatasan internet sesuai dengan dasar hukum yang ada dan mengacu pada UUD yakni Hak Asasi Manusia (HAM) karena untuk melindungi hak orang lain.
Sementara itu, katanya, pasal 40 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebut pemerintah diwajibkan melindungi masyarakat.
“Jika saya tidak melakukan [pembatasan internet] itu berarti tidak melindungi masyarakat. Pembatasan internet data ini untuk kepentingan bersama. Mudah-mudahan situasi segera kondusif tidak hanya di dunia nyata tapi di dunia maya,” ucapnya.
Mengenai sampai kapan pembatasan internet tersebut, ia menyatakan belum bisa memutuskan karena harus berkoordinasi lebih dahulu dengan pihak lain seperti aparat kepolisian.
“Saya tidak bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan teman-teman di lapangan. Saya tidak melakukan ini sendiri tapi kerja sama dengan pihak hukum. Saya ajak ayo jaga dunia maya jangan sampai dikotori hoaks atau adu domba,” tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak menyebut penutupan akses internet di wilayah Papua merupakan pelanggaran HAM. , CNN Indonesia
