JAKARTA – Jaksa Agung bukanlah jabatan politis, tetapi mekanisme memilihnya dilakukan dengan kekuatan politik.
Begitu disampikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Johnny G. Plate menyikapi perdebatan apakah Jaksa Agung harus dari kalangan profesional atau partai politik.
“Semua jabatan sebagai anggota kabinet adalah jabatan yang ditunjuk melalui kekuatan politik dalam hal ini kekuatan Presiden terpilih,” ujar Johnny, Jumat (2/8).
Kendati dipilih dengan kekuatan politik, lanjut Johnny, jabatan seorang Jaksa Agung akan berbeda dengan jabatan menteri. Menteri bisa membuat kebijakan politik, tetapi Jaksa Agung tidak bisa.
“Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden juga mempunyai kedudukan yang sama (dengan menteri), namun dalam melaksanakan tugasnya hanya mengacu pada hukum,” jelasnya.
Johnny berpesan kepada anggota koalisi pendukung pemerintah Jokowi-Maruf untuk bisa bersabar dan tidak memberikan intervensi apapun terhadap Presiden dalam menggunakan hak prerogatif dalam menyusun kabinet.
“Kami berharap Presiden terpilih mempunyai keleluasaan yang luas dalam menentukan anggota kabinet dan tidak ada tekanan dari pihak manapun juga,” tutup anggota DPR RI ini.
