Sebut Tantangan Anies Baswedan Berat, Said Didu: Kewenangan di Jakarta, yang Bully Seluruh Indonesia

196

Analis Kebijakan Publik, Said Didu menyoroti tantangan yang dihadapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal itu adalah karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut harus menerima kritikan dari seluruh Indonesia.

Padahal, Anies Baswedan hanya berwenang mengurusi urusan yang ada di Provinsi Jakarta.

Melihat hal itu, Said Didu pun menilai tantangan yang dihadapi Anies Baswedan terbilang berat.

Betapa berat tantangan yang dihadapi pak Gub @aniesbaswedan karena diawasi, dikritisi, dan di-bully dari seluruh Indonesia, padahal kewenangannya hanya di DKI Jakarta,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @msaid_didu, Kamis, 21 Oktober 2021.

Meski begitu, Said Didu menyebut apa yang dialami Anies Baswedan masih terbilang lumayan jika dibandingkan dengan pihak lain.

Salah satunya adalah orang-orang tanpa kewenangan yang mengkritik rezim penguasa saat ini, dan mendapatkan perundungan dari berbagai arah.

Tapi masih lumayan dibandingkan dengan individu-individu yang tidak punya kewenangan yang kritisi rezim di-bully dari seluruh penjuru angin,” kata Said Didu.

Baru-baru ini, Anies Baswedan juga diberi rapor merah oleh LBH Jakarta terkait penanganan Jakarta selama 4 tahun ini.

Berikut 10 catatan LBH Jakarta soal Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan:

1. Buruknya kualitas udara di Ibu Kota

2. Sulitnya warga mengakses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air

3. Soal penanganan banjir belum mengakar

4. Penataan kampung kota yang belum partisipatif

5. Ketidakseriusan Pemprov Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum

Baru-baru ini, Anies Baswedan juga diberi rapor merah oleh LBH Jakarta terkait penanganan Jakarta selama 4 tahun ini.

Berikut 10 catatan LBH Jakarta soal Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan:

1. Buruknya kualitas udara di Ibu Kota

2. Sulitnya warga mengakses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air

3. Soal penanganan banjir belum mengakar

4. Penataan kampung kota yang belum partisipatif

5. Ketidakseriusan Pemprov Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum

6. Sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta

 

7. Belum ada bentuk intervensi yang signifikan dari Pemerintah Provinsi Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

8. Penanganan pandemi yang masih setengah hati

9. Terkait penggusuran paksa yang masih menghantui warga Jakarta

10. Reklamasi masih terus berlanjut.***

Sumber Berita / Artikel Asli :  Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here