Sebelum Bubarkan FPI, Pemerintah Diminta Kaji Kesalahan

491

Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPISugito Atmo Pawiro meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji secara cermat sebelum memutuskan tidak memperpanjang izin Organisasi FPI.

Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, Organisasi FPI sangat membantu upaya pemerintah saat terjadi bencana alam seperti salah satu contohnya tsunami di Palu pada Oktober 2018 silam.
“Jadi, sebelum menindaklanjuti niat untuk tidak memperpanjang izin Ormas FPI, sesuai desakan pendukung politiknya, pemerintah perlu bijak untuk bersedia mengkaji secara cermat dan mendalam terhadap apa saja alasan yuridis yang tepat untuk dapat membubarkan organisasi massa Islam, seperti FPI,” kata Sugito kepada AKURAT.CO Minggu (4/8/2019).
Sehingga, pemerintah membubarkan FPI bukan atas dasar ketidaksukaan melainkan ada faktor pendukung. Pasalnya, jika membubarkan tanpa ada alasan yang jelas maka ini dianggap oleh Sugito sebagai pemasungan hak sipil.
“Hal ini menjadi niscaya oleh karena jika dilakukan hanya atas dasar ketidaksukaan akan berdampak pada pemasungan hak sipil Konstitusional warga negara, serta menurunnya kualitas demokrasi di negeri ini akibat terpasungnya kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul,” tandas dia.
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo bisa saja membubarkan FPI dengan mudah apabila Organisasi Islam ini bertolak belakang dengan Ideologi Pancasila.
Sebab, saat ini masa berlaku organisasi yang digawangi Habib Rizieq Sihan sudah habis sejak 20 Juli 2019 kemarin. Saat ini pihak FPItengah melengkapi berkas perpanjangan masa aktif.[] akurat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 7