JAKARTA – Tokoh masyarakat Papua, Freddy Numberi angkat bicara terkait berkibarnya bendera Bintang Kejora di depan Israna Kepresiden Jakarta, dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Freddy mengatakan, bendera tersebut selama ini dikenal masyarakat sebagai bendera kebudayaan rakyat Papua.
Demikian diungkap Freddy usai menggelar pertemuan di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (30/8/2019).
“Orang selama ini melihat bahwa itu bendera negara, bukan. Bukan bendera negara itu. Itu adalah sebutannya bendera budaya. Itu mimpi itu,” ungkap dia.
Ia menyadari saat ini terdapat berbagai isu yang bergulir seperti keinginan merdeka yang kemudian memicu ketegangan di beberapa wilayah.
“Memang jadi masalah manakala ada isu-isu yang tidak benar diangkat menjadi pemicu situasi seperti ini, tegang dan sebagainya. Ini kita sesalkan,” ucapnya.
Oleh karenanya, Freddy mengimbau kepada seluruh pemuda di Papua untuk meredam emosi dan menyerahkan sepenuhnya permasalahan yang terjadi kepada pemerintah.
“Saya imbau kepada adik-adik saya di Paapua kembali tenang dan percayakanlah kepada pemerintah,” imbaunya.
“Kita harapkan Papua akan lebih baik, dan tidak bisa dibangun dengan cara-cara merusak, itu kasihan juga. Yang rugi rakyat sendiri,” tutupnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat beri saran Presiden Jokowi dan semua pihak agar menghentikan pernyataan-pernyataan tak perlu yang sifatnya menekan dan menyalahkan Papua atas dikibarkannya bendera Bintang Kejora.
“Jangan samakan Papua dengan daerah lain. Ingat Aceh selesai karena komunikasi dan berunding bukan karena operasi militer atau saling menekan, ” ujar Ferdinand dalam Twitternya, Kamis (29/8).
Ferdinand mengingatkan, saat ini bukan saatnya semua pihak saling menyalahkan dan saling menekan.
Ia meminta semua anak bangsa memiliki kesamaan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia (NKRI).
“Sekarang saatnya mengajak Papua untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi sebagai sesama anak bangsa dan sebagai wilayah sah NKRI,” tegasnya.
Ferdinand menyarankan kepada pemerintah untuk berunding dalam bingkai NKRI dan Otonomi khusus. Hal itu penting untuk menemukan solusi permanen.
“Menekan atau menyalahkan Papua tentang pengibaran Bintang Kejora dalam aksi-aksinya bukan justru meredam masalah tetapi akan semakin memicu kemarahan masyarakat Papua,” tandasnya.
