Rini Soemarno Harus Dipecat, Dirut PLN Disanksi, Ini Tanggapan Istana

283

JAKARTA – Insiden listrik padam membuat publik geram pada Plt Dirut PLN dan Menteri BUMN Rini Soemarno yang dinilai pantas dipecat dari jabatannya.

Lalu, apa tanggapan istana terkait pemecatan Sripeni Inten Cahyani dan Rini Soemarno?

“Ya publik ya haknya publik (menyampaikan aspirasi),” jawab Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8/2019).

Meoldoko menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendapatkan penjelasan terkait insiden listrik pada di Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat itu.

Di sisi lain, Moeldoko juga enggan enggan merespons saat ditanya apakah ada sanksi untuk Dirut PLN maupun kememterian terkait atas kejadian itu.

“Saya pikir yang paling utama segera ada perbaikan situasi. Setelah itu akan dievaluasi,” katanya.

“Dievaluasi dalam arti kenapa terjadi. Kan perlu ada perbaikan,” jelas Moeldoko.

Lantas apa yang membuat Presiden ketujuh RI itu tampak marah ketika beraudiensi dengan direksi PLN?

Moeldoko mengatakan bahwa Jokowi mendengar keluhan masyarakat yang terganggu pelayananya.

“Yang pasti presiden sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama dan jangan sampai kegiatan itu menganggu usaha dan seterusnya,” tandas Moeldoko.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyatakan, ketimbang mencopor Dirut PLN, lebih baik mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.

Dengan ‘mendepak’ Rini dari kursi Menteri BUMN, diyakininya akan lebih siginifikan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

“Menterinya saja sekalian diganti. Lagian kan Presiden akan lanjut (periode kedua),” ujar Gus Irawan saat dihubungi, Senin (5/8/2019).

Politisi Gerindra ini menilai, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan mencopot menteri yang membantunya dalam bekerja.

Selain itu, sambungnya, dengan mecopot menteri maka dapat membantu menjalankan janji politik Jokowi di periode pertama yang sedang berjalan.

“Beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir,” pungkas politisi asal Sumatera Utara ini.

(jpg/ruh/pojoksatu)

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here